Ketua PPP Wajo Ingatkan Sepekan Jelang Pemilu Fase Rawan Politik Uang
Lebih lanjut ia pun turut mengimbau kepada peserta pemilu untuk lebih mengedepankan gagasan, ide, visi, dan misi
SENGKANG, PEDOMANMEDIA - Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Wajo, Supriadi Arif mengatakan, hari hari terakhir menuju Pemilu, adalah fase rawan politik uang. Masyarakat diharapkan berperan aktif dalam mencegah praktik gelap itu.
"Politik uang adalah perusak demokrasi. Masyarakat harus bersama sama mencegah praktik ituu demi melahirkan demokrasi yang bermartabat," ujar Supriadi, Senin (5/2/2024).
Menurutnya dia, tak hanya masyarakat pemilih, penyelenggara dan peserta Pemilu juga harus berkomitmen untuk menghindari politik uang. Integritas penyelenggara sangat dituntut di sini.
"Sehingga hal yang dapat menimbulkan persengketaan perlu dihindari agar penyelenggaraan Pemilu 2024 dapat terlaksana secara jujur dan adil. Kuncinya harus berkomitmen menghindari money politic," tukasnya.
Ia menambahkan penyelenggara Pemilu juga diharapkan tidak terjerumus pula dalam politik praktis. Hal tersebut menurutnya penting, agar stabilitas nasional, politik, dan hukum dapat terjaga secara baik.
"Menurut saya yang paling penting kita bernegara agar bisa hidup dengan tentram tentu stabilitas itu menjadi aspek yang paling utama," ungkapnya.
Untuk itu, politisi PPP Wajo yang juga maju sebagai caleg DPRD Provinsi Sulsel Dapil Soppeng Wajo itu mendorong agar adanya suatu bentuk pengawasan dalam bentuk internal maupun eksternal agar penyelenggaraan Pemilu 2024 bisa terlaksana menjadi lebih baik lagi. Karena tanpa adanya pengawasan, manusia memiliki kecenderungan untuk melakukan penyimpangan.
Tak lupa juga pentingnya bagi aparatur sipil negara atau ASN agar betul-betul netral dalam pileg nanti. Supriadi menilai, peran Bawaslu sebagai pengawas Pemilu sangat menentukan.
"Harus betul betul ketat melakukan pengawasan sehingga tidak terjadi pelanggaran Pemilu," pintanya.
Lebih lanjut ia pun turut mengimbau kepada peserta pemilu untuk lebih mengedepankan gagasan, ide, visi, dan misi sesuai dengan fungsi sebagai anggota dewan yang dapat diterima oleh masyarakat secara luas.
"Sampaikanlah gagasan demi kepentingan pembangunan nasional misalnya menghilangkan KKN, Pungli, sengketa tanah ini kan masih banyak terjadi di daerah. Tentu yang terpenting bagaimana komitmen antara yang diucap dan yang dilakukan itu bisa sama dan terlaksana," imbuhnya.
