Golkar Tegaskan Tolak Hak Angket: Pengusulnya Sedikit, jadi Sulit

JAKARTA, PEDOMANMEDIA - Partai Golkar menegaskan akan menolak usulan hak angket kecurangan Pemilu yang sebelumnya disuarakan Ganjar Pranowo. Golkar menilai, hak angket tidak akan terakomodir utuh karena suara parpol di luar pemerintah semakin menipis.

"Sebenarnya itu hak politik. Bisa saja. Tapi kalau Golkar jelas menolak, sebab penggagasnya parpol di luar pemerintah," terang Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Rabu (21/2/2024).

Menurut Airlangga, sulit mengakomodir dengan utuh wacana hak angket. Pasalnya, dengan masuknya Demokrat ke koalisi pemerintah makin menipiskan suara parpol pengusul hak angket.

"Mas AHY kan sudah masuk, jadi ini yang di luar pemerintah semakin sedikit," ujarnya.

Hak angket sebelumnya diwacanakan Ganjar Pranowo atas dugaan kecurangan Pemilu. Ganjar mengatakan hak angket menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu.

Dalam keterangannya, Senin (19/2), menurut Ganjar, hak angket, yang merupakan hak penyelidikan DPR, menjadi salah satu upaya untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait dengan penyelenggaraan Pilpres 2024. Pelaksanaan pilpres diduga sarat dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

"Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024," kata Ganjar dalam keterangan tertulis, Senin (19/2).

Ganjar mengatakan dugaan kecurangan pada Pilpres 2024 harus disikapi. Menurutnya, partai pengusung dapat mengusulkan hak angket di DPR.

Diketahui, partai pengusung Ganjar yang berada di DPR ialah PDIP dan PPP. Menurutnya, usulan untuk mengajukan hak angket di DPR, dalam hal ini PDIP dan PPP, telah disampaikan dalam rapat TPN, pada Kamis (15/2).