Bupati Chaidir Syam Sebut WFH Pemkab Maros Bisa Hemat Energi Hingga Rp200 Juta

MAROS, PEDOMANMEDIA – Pemkab Maros resmi memberlakukan Work From Home (WFH) setiap Jumat. Seiring penerapan WFH, lampu-lampu dan pendingin ruangan (AC) di Kantor Bupati Maros turut dimatikan sebagai bagian dari upaya penghematan listrik.

Bahkan, sejumlah pegawai digabungkan dalam satu ruangan untuk menekan konsumsi energi di lingkungan perkantoran.

Bupati Maros, Chaidir Syam, mengatakan pejabat eselon III ditempatkan bersama agar ruangan lain dapat dinonaktifkan.

“Ruangan yang tidak terpakai kita matikan supaya ada penghematan,” ujarnya, Jumat, 17 April 2026.

Untuk mendukung efisiensi kerja, jadwal rapat koordinasi juga disesuaikan. Kegiatan coffee morning yang biasanya digelar setiap Senin dipindahkan ke Jumat.

Di sisi lain, pengawasan terhadap ASN yang menjalankan WFH juga diperketat. Seluruh kepala OPD diminta memastikan pegawai tetap berada di rumah dan dapat dikontrol selama jam kerja.

Jika ditemukan pelanggaran, seperti ASN yang tidak berada di rumah tanpa alasan jelas, maka akan dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kalau tidak bisa dikontrol, tentu akan ada sanksi sesuai aturan,” tegasnya.

Ia menyebutkan, dari total 6.392 aparatur sipil negara (ASN), sebanyak 1.856 orang menjalankan WFH. Sementara itu, 4.536 ASN lainnya tetap bekerja dari kantor atau Work From Office (WFO).

Jumlah tersebut belum termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang pengaturannya diserahkan kepada masing-masing kepala OPD.

“Kebijakan WFH ini diterapkan di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemkab Maros,” imbuhnya

Meski demikian, pelayanan publik tetap menjadi prioritas dan diklaim tidak terdampak kebijakan tersebut.

ASN yang bertugas di sektor pelayanan seperti puskesmas, tenaga kesehatan, rumah sakit, kecamatan hingga kelurahan tetap diwajibkan bekerja dari kantor.

“Pelayanan publik tetap berjalan, jadi tidak semua bisa WFH,” jelasnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Maros, Andi Davied Syamsuddin, menegaskan sektor yang berkaitan dengan ketenteraman dan penanggulangan bencana tetap didominasi sistem kerja dari kantor.

“Di Damkar dan Satpol-PP lebih besar yang WFO. Di BPBD juga kurang lebih 40 persen WFO,” ungkapnya.

Ia menambahkan, penerapan WFH lebih difokuskan pada pegawai yang menangani pekerjaan administratif di masing-masing OPD.

Di Sekretariat Daerah, dari sekitar 170 pegawai, hanya sekitar 16 orang yang masuk kantor.

Sementara di OPD lain, jumlah pegawai yang bekerja dari kantor berkisar antara enam hingga delapan orang.

Pemkab Maros menargetkan penghematan energi dapat mencapai hingga 15-20 persen.

“Kalau hitungannya Rp100-200 juta per bulan,” tutupnya.