Survei Pertanian 2024, Sekprov Sulbar: Data Kunci Kebijakan Daerah

MAMUJU, PEDOMANMEDIA - Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Barat (Sulbar) Muhammad Idris menegaskan hasil Survei Ekonomi Pertanian 2024 menjadi landasan utama dalam pengambilan kebijakan daerah. 

Hal tersebut disampaikan Idris saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakor) Survei Ekonomi Pertanian 2024 yang berlangsung di Hotel Maleo, Mamuju, Selasa (22/10/2024).

"Kita ingin memastikan hasil sensus pertanian itu harus dijadikan dasar pengambilan kebijakan daerah, tentu harus runtun RPJPD hingga RPJMD kita," kata Idris.

Apalagi diera provinsi yang baru ini harus diterjemahkan secara konkrit, dimana data ini harus dipakai.

"Kalau datanya tidak dipakai sia-sia kita, karena kita ingin mengelola sektor pertanian itu secara moderen," tambahnya.

Pengelolaan secara moderen ini kata Idris selalu dimulai dari perencanaan yang baik.

"Jadi tidak ada kemajuan sebuah daerah dan pengelolaan sektor tertentu tampa ada perencanaan yang presisi," ungkapnya.

Semuanya itu, muncul dari data seperti luas lahan, hingga masyarakat yang terlibat dari sektor pertanian.

"Ini semua dipakai sebagai dasar pengambilan kebijakan. Pada umumnya ini APBD alokasi anggaran ke sektor pertanian, jangan sampai anggarannya kecil. Berarti kita tidak memanfaatkan data tersebut,"ujarnya.

Sementara itu ia juga berbicara pengembangan masa depan bagaimana caranya mensejahterakan masyarakat petani 44,80 persen yang bergerak di pertanian.

"Itulah sebabnya adanya kegiatan ini untuk melihat data sebagai basis pengimbalan kebijakan, maupun yang aktor eksekusi yakni kabupaten," harapnya.

Sedangkan, Kepala BPS Sulbar Tina Wahyufitri menyampaikan kegiatan ini dilaksanakan seluruh Indonesia. Salah satu kegiatannya berbagi informasi dengan Dinas terkait.

"Dengan harapan setelah kami merilis hasil survei ekonomi pertanian informasinya lebih kaya pihak-pihak terkait seperti Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan," ucap Tina.

Ia juga berharap melalui rakor ini maka data yang rilis bisa dimanfaatkan dengan baik untuk pelaksanaan pembangunan di Sulbar.

"Kami juga mengundang BPS kabupaten se-Sulbar untuk memastikan kualitas datanya bisa kami kawal dengan baik. Datanya akan rilis bulan Desember tahun 2024. Karena surveinya sudah selesai," tandasnya.

Diketahui, data surveinya sementara diproses analisa, dimana memperdalam dan informasi dari dinas terkait yang diundang.