Sabtu, 06 Februari 2021 07:10

Jokowi Berlakukan PPKM Skala Mikro Mulai 9 Februari, Apa Lagi itu?

Presiden Joko Widodo
Presiden Joko Widodo

Dengan penanganan di hulu, akan terdeteksi lebih dini potensi penyebaran wabah. Upaya menekan laju pandemi juga lebih efektif karena dalam ruang lingkup yang lebih kecil.

JAKARTA, PEDOMANMEDIA - Presiden Joko Widodo menginstruksikan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro mulai 9 Februari nanti. Kebijakan ini sebagai pengganti PPKM yang dinilai tak efektif.

"PPKM skala mikro ini akan menyasar penanganan laju Corona di hulu seperti di pedesaan. Setiap desa akan buat posko untuk melacak penambahan kasus," ujar Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19 Nasional Brigjen TNI (Purn) Alexander Ginting, Jumat (5/2/2021).

Ia mengungkapkan, dalam PPKM berskala mikro setiap desa bisa mendirikan posko tanggap Covid-19 yang berperan sebagai pendamping tim pelacak untuk melakukan penelusuran penyebaran Covid-19. Posko ini akan melibatkan perangkat kesehatan, aparat desa dan berbagai elemen lainnya.

Baca Juga

Menurut Alexander, dengan penanganan di hulu, akan terdeteksi lebih dini potensi penyebaran wabah. Upaya menekan laju pandemi juga lebih efektif karena dalam ruang lingkup yang lebih kecil.

"Jadi di desa desa nanti kasus positif akan langsung diisolasi di tempat itu. Diawasi selama 14 hari dengan penanganan yang terpola," kata Alexander.

Menurut Alexander, upaya perbaikan di wilayah hulu menjadi pekerjaan rumah semua lini. Tidak hanya menjadi tanggung jawab petugas kesehatan. Karena yang namanya pandemi, kedaruratan medic itu adalah intervensi muktisektor.

Presiden Joko Widodo sebelumnya menilai "jam malam" dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tak efektif mencegah laju pandemi. Kepala negara meminta kebijakan ini dikaji ulang.

"Butuh formulasi baru karena terbukti apa yang ditempuh sejauh ini tak efektif (PPKM). Harus ada kajian ulang agar Covid bisa ditekan," terang Jokowi.

Menurut Jokowi, PPKM tidak berhasil menekan mobilitas masyarakat. Selama beberapa pekan berlakunya lebijakan ini, tidak ada penurunan mobilitas. Jam malam juga tidak banyak dipatuhi.

Jokowi menyoroti lemahnya pengawasan.

Ia menilai pengawasan tidak efektif. Sehingga pembatasan tidak terlihat dipatuhi masyarakat.

"Ini masalah konsistensi pengawasan. Pengawasan lemah sehingga terlihat PPKM tak efektif," katanya.

Senada Jokowi, DPR juga mengusulkan agar libur imlek akhir pekan depan ikut dikaji. Karena terbukti libur memberi andil besar dalam mendorong kenaikan kurva Corona.

Imlek jatuh pada Jumat 12 Februari 2021. Libur Imlek akan diikuti libur akhir pekan dua hari, yakni Sabtu dan Minggu, 13-14 Februari.

Libur 3 hari terbilang panjang. Dan momentum itu akan banyak dimanfaatkan warga untuk weekend yang berakibat menurunnya proteksi protokol kesehatan.

Editor : Muh. Syakir
#Presiden Jokowi #PPKM Skala Mikro #Covid-19 #Corona
Berikan Komentar Anda