UJUNG PENA: Elpiji dan JK

Oleh Aswar Hasan

GAS elpiji (liquefied petroleum gas) adalah salah satu kebutuhan pokok rumah tangga dan industri berskala kecil hingga menengah. Karena itu, sangat vital dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.

Aspek penggunaannya strategis dan meluas, terutama untuk memasak di rumah tangga, industri kecil, hingga sektor usaha makanan, menjadikan ketersediaannya sangat krusial. Sehingga, ketika terjadi kelangkaan gas elpiji di masyarakat, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga dapat membawa konsekuensi serius bagi pemerintah dan stabilitas negara secara keseluruhan.

Kelangkaan gas elpiji di masyarakat, secara langsung memicu keresahan warga yang kesulitan mendapatkan bahan bakar untuk memasak. Ia akan mengalami tekanan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Keresahan tersebut dapat berkembang menjadi ketidakpuasan yang meluas jika tidak segera diatasi. Antrian panjang di pangkalan gas, praktik penimbunan, harga yang melambung tinggi, hingga bisa berpotensi memicu konflik antarwarga bisa terjadi akibat situasi seperti itu. Jika berlangsung lama, kondisi ini bisa memicu protes atau demonstrasi yang mengganggu ketertiban umum dan stabilitas negara.

Ketersediaan elpiji adalah tanggung jawab negara olehnya itu, beban subsidi sebesar Rp. 12.000/KG ditanggung oleh negara, sehingga setiap tahun negara mengeluarkan subsidi sebesar Rp. 87 Triliun. Subsidi itu, untuk kepentingan rakyat berpendapatan menengah ke bawah (rendah) meskipun sekarang cenderung di gunakan oleh semua kelas karena pengaruh krisis.

Konon sudah sekitar 62% gas elpiji yang bersubsidi dikomsumsi oleh yang tidak berhak sesuai peruntukan.

Masyarakat panik, terutama kaum ibu-ibu karena mereka tidak bisa lagi mengakses elpiji karena kebijakan Menteri ESDM Bahlil Ladaliah yang menghilangkan peran pegecer sebagai bagian rantai distribusi elpiji untuk sampai ke masyarakat.

Akibatnya, masyarakat yang butuh elpiji langsung ke pangkalan. Antrian pun mengular memanjang, mengakibatkan korban jiwa karena kelelahan akibat berdesakan.

Untung Ada JK

Akibat kepanikan masyarakat gara-gara kebijakan Menteri ESDM yang tidak berkoordinasi dengan Presiden Prabowo itu, akhirnya Presiden memerintahkan untuk menghidupkan kembali fungsi dan peranan pengecer, sembari mengundang mantan Wapres JK (sebagai pengagas elpiji melon) untuk makan siang bersama guna mencari jalan keluar. Seusai makan siang bersama itu, Menteri ESDM pun menjelaskan ke media, bahwa pengecer akan ditingkatkan statusnya menjadi subpangkalan sebagai jalan keluar (JK) dari masalah elpiji.

Kelangkaan gas elpiji bisa menjadi kompleks dan tidak sederhana, karena bisa menjadi bukan sekadar persoalan distribusi atau logistik semata, tetapi juga menyangkut stabilitas sosial, ekonomi, politik, dan keamanan negara.

Pemerintah perlu memiliki strategi yang matang untuk mengantisipasi dan mengatasi kelangkaan ini, mulai dari pengawasan distribusi, penindakan terhadap praktik penimbunan, hingga komunikasi yang transparan tetap menjaga untuk tidak mencederai perasaan masyarakat.