UJUNG PENA: Jika Kebenaran Ditinggalkan Oleh Penguasa

Oleh Aswar Hasan

Kata orang bijak “Jika kamu melihat kebenaran ditinggalkan dan kebatilan dijalankan, maka ketahuilah bahwa penguasa seperti itu sedang dikelilingi oleh para penjilat dan kaum munafik.”

Secara filsafati, ucapan ini bisa dianggap sebagai kritik terhadap sistem kekuasaan yang korup, di mana kejujuran bukan menjadi standar, dan kebenaran dianggap ancaman.

Seorang pembohong dalam kekuasaan, untuk mempertahankan citra dan posisinya, akan memerlukan orang-orang yang rela menyembunyikan fakta, menyesatkan publik, dan menutupi kesalahannya. Maka muncullah para pengkhianat — mereka yang mengkhianati amanah, rakyat, bahkan nilai-nilai yang pernah mereka bela.

Lalu hadir pula para penjilat yang mengelilinginya, mereka itu menyanyikan pujian palsu demi mendapatkan jabatan, proyek, atau keamanan posisinya. Dan akhirnya para munafik, yakni mereka yang berpura-pura mendukung kebenaran, tetapi sejatinya menari di dua kaki — antara takut kehilangan keuntungan dan enggan menentang kebatilan.

Fenomena seperti ini tidak hanya terjadi dalam sejarah kekuasaan di masa lalu, tapi juga dalam banyak sistem pemerintahan di masa sekarang. Sosiolog seperti Max Weber mengkritik birokrasi yang kerap menjadi alat untuk melanggengkan kepentingan elit penguasa.

Noam Chomsky, seorang intelektual publik kontemporer, juga menggambarkan bagaimana media dan sistem politik bisa dimanipulasi untuk membela kebohongan kekuasaan, terlebih di masa post truth sekarang ini, yang banyak diwarnai para buzzer.

Dalam konteks Indonesia, ungkapan ini terasa relevan ketika publik melihat kondisi terkini, banyak tokoh yang justru dipuji meski rekam jejaknya penuh kontroversi. Ketika pemimpin melakukan kebohongan, namun tetap dibela habis-habisan oleh orang-orang di sekitarnya, kita patut bertanya: siapa saja yang diuntungkan dari kebohongan ini

Ungkapan tersebut merupakan peringatan. Bahwa kebohongan acap kali tidak berdiri sendiri. Ia disangga oleh jaringan pengkhianatan, penjilatan, dan kemunafikan. Maka, bila kita ingin melihat pemimpin jujur dan adil, simaklah lingkungan sekitarnya. Harus dijamin bersih dari para pendukung palsu. Jika tidak, maka kebohongan akan menjadi norma, dan kebenaran akan tersingkir sebagai ancaman.

Ketika kebenaran ditinggalkan dan kebatilan dijalankan, itu tanda bahwa penguasa telah tersesat dalam kekuasaan dan dikelilingi oleh para penjilat serta kaum munafik yang hanya mencari keuntungan pribadi. Dalam situasi seperti ini, sikap diam adalah bentuk pembiaran.

Diam bukanlah emas jika yang dihadapi adalah kebohongan, korupsi, dan kezaliman. Dalam konteks sosial dan politik, diam justru bisa menjadi bagian dari sistem yang menindas. Sebab itu, melawan kebatilan adalah bentuk tertinggi dari cinta terhadap kebenaran.

Maka yang harus dilakukan adalah menegakkan amar ma’ruf nahi munkar secara bijak dan konsisten.

Olehnya itu, rakyat harus bersatu menyuarakan kebenaran melalui cara-cara damai, seperti diskusi publik, tulisan-tulisan kritis, atau aksi sosial yang bermartabat. Para intelektual, ulama, dan tokoh masyarakat wajib memandu umat agar tidak ikut terseret dalam arus pembenaran terhadap kebatilan.

Selanjutnya, menggunakan media—terutama media sosial—untuk membuka kesadaran publik, melawan narasi palsu tersebut, dan menyebarkan nilai-nilai keadilan.

Terakhir, mendorong terbentuknya kekuatan sipil yang jujur, independen, dan berani, guna mengontrol kekuasaan.

Sebab jika hukum dibungkam, maka nurani dan moral publik harus bersuara. Jangan takut dicap pembangkang, sebab menentang kebatilan adalah kewajiban moral. Seperti kata orang bijak, bahwa “Kebenaran tidak diukur dengan seberapa banyaknya pengikutnya, tapi dengan keberanian untuk menegakkannya. Wallahu a’lam bisawwabe.