Data Masyarakat Miskin di Tator Kacau, Dinsos Dinilai tak Becus

TATOR,PEDOMANMEDIA - Data populasi masyarakat miskin di Kabupaten Tana Toraja tak memenuhi validitas. Kondisi ini dikhawatirkan bakal membuat penyaluran bansos tak tepat sasaran.

"Selama ini terjadi penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran. Karena memang validitas data masyarakat miskin di Tator tidak riil. Antara data Dinsos dengan instansi lain itu berbeda," ujar aktivis pemuda Tator, Albert kepada PEDOMANMEDIA, Kamis (13/2/2025).

Menurut Albert, selama ini Dinsos Tator menyalurkan bansos dengan data lama. Sehingga kerap terjadi kekacauan distribusi.

Disebutkan Albert, pada rentang 2021-2023, pihaknya menemukan bansos hanya menyentuh kelompok tertentu. Sementara masyarakat rentan terhadap masalah sosial justru tidak masuk dalam daftar penerima manfaat.

"Banyak bansos yang tidak menyentuh masyarakat miskin. Ini karena data Dinsos yang kacau," ketusnya.

Sementara itu Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Tana Toraja Adrian Saleng mengaku tidak tahu menahu terkait dengan jumlah masyarakat miskin di Tana Toraja. Diakuinya, ada perbedaan data antara Dinsos dan BPS.

"Jumlah masyarakat miskin dikelola oleh BPS yang dibantu Dinas Sosial. Jumlahnya bukan kami yang mengumpulkan masyarakat miskin, kami hanya membantu jika ada," kata Adriana Saleng, Kamis (13/2/2025).

Adriana mengatakan, saat ini data Penerima Keluarga Harapan (PKH) belum masuk ke aplikasi. Bukan itu saja, jumlah masyakarakat Tana Toraja yang menerima kartu BPJS Kesehatan yang dianggarkan di APBD dan APBN juga belum seluruhnya rampung.

"Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dianggarkan dari daerah dalam BPJS yang jumlahnya tidak dapat di pastikan karena adanya data yang tentatif. Jamkesmas itu Anggarannya dari pusat, hanya karena tidak semua masyarakat dicover sekarang. PBI anggarannya dari daerah, Dinas Sosial memfasilitasi dalam memasukkan peserta BPJS. Jumlahnya itu tidak berpatokan pada satu jumlah. Kadang bertambah kadang berkurang," beber Adriana.