Bupati Tator Diminta Copot Kepala Bapenda Mika Lempang, Dituding Diskriminatif

TATOR, PEDOMANMEDIA - Robert Untung, pemilik lahan di depan Kantor Kejari Tator meminta Bupati Tator Zadrak Tombeq mencopot Kepala Bapenda Mika Lempang. Mika Lempang kata Robert, telah berlaku diskriminatif dengan mempersulit penyelesaian dokumen PBB miliknya.

Hal ini diutarakan Robert saat mengadukan Mika Lempang ke Sekda Tator Rudi Andilolo, Selasa (11/3/2025). Robert datang mengadu ditemani aktivis Toraja, Semuel Tumanan.

"Saya melaporkan Kepala Bapenda Mika Lempang karena sudah bersikap diskriminatif terhadap kami. Kami tidak pernah dilayani secara adil dalam mengurus PBB lahan kami di depan Kejari," ujar Robert.

Robert mengaku sudah 10 kali ke Kantor Bapenda. Tetapi tidak pernah dilayani dengan berbagai alasan.

"Saya dipersulit sama Kepala Bapenda Mika Lempang. Padahal semua persyaratan sudah kami penuhi. Hari ini stafnya mengatakan lagi bahwa pak kaban lagi di acara pestanya di Tallung Lipu," kata Robert.

Robert berharap pengaduan ini bisa disegera ditindaklanjuti oleh Sekda ke Bupati Zadrak.

"Kita adukan saja dulu secara lisan pak nanti kalau tidak ada tanggapan dari sana baru kita bersurat secara resmi. Karena jujur tanah saya di depan kantor kejaksaan itu sangat perlu diuruskan pajaknya. Apalagi di sana pihak kejaksaan sudah melakukan pengecoran tanpa sepengetahuan kami," beber Robert Untung.

Sementara itu aktivis Toraja Semuel Tumanan menyayangkan perlakuan Mika Lempang yang terkesan diskriminatif. Menurutnya, sebagai Kepala Bapenda, Mika seharusnya menunjukkan pelayanan yang baik kepada Robert.

"Sangat disayangkan orang kecil seperti Pak Untung ini dipersulit," kata Semuel.

Semuel pun berharap agar Bupati Tana Toraja mencopot Mika Lempang karena dianggap tidak becus menjalankan tugas sebagai Kepala Bapenda.

"Kita berharap kepada bupati segera mencopot Mika Lempang dari jabatannya karena beliau tidak pro ke rakyat. Ini bertentangan dengan visi dan misi Bupati yang mengatakan tulus membantu masyarakat," ketus Semuel.

Sementara itu Sekda Tator Rudi Andilolo mengatakan, akan segera menindaklanjuti pengaduan Robert. Ia akan memanggil Mika dan mengonfrontir pengaduan tersebut.

"Saya sudah hubungi yang bersangkutan katanya masih sibuk urus kegiatan keluarganya (pesta) beliau bilang silakan urus dulu pengembalian tapal batasnya di pertanahan," kata Rudi.

Rudi mengatakan bahwa tanah tersebut memang milik nenek moyang keluarga Robert Untung. Hal itu juga diakui pihak kejaksaan.

"Kejaksaan juga tahu kalau itu tanah memang milik dari keluarga Rober Untung ditandai dengan adanya permintaan mereka ke pemda untuk difasilitasi, karena mereka mau beli," ungkap Rudi.

Kata Rudi, pihak kejaksaan sempat meminta pemda untuk melakukan pembongkaran bangunan di atas lahan itu. Namun pemda menolak dengan alasan tindakan itu terkesan semena-mena.

"Tidak bisa karena kita harus berlaku adil kecuali kita mau lakukan penataan tapi semua bangunan yang ada di sekitaran situ harus kita bongkar semua. Dan kami mau polisi, kejaksaan dan pemda sama-sama turun jangan cuma pemda saja yang turun karena kita harus berlaku adil kepada masyarakat. Jangan terkesan tebang pilih," tegas Rudi.

Desak Kejagung Tindak Kejari

Semuel Tumanan juga mendesak Jaksa Agung segera menurunkan tim untuk memeriksa Plt Kejari Tana Toraja yang diduga telah melakukan penyerobotan dan menghalangi pengurusan PBB milik Robert Untung.

"Besar harapan kita agar Jaksa Agung turunkan tim memeriksa Plt Kajari Tana Toraja Alfian Bombing yang diduga telah melakukan penyerobotan tanah milik Pak Untung dengan cara mengecor tanpa sepengetahuan pemiliknya," tegas Semuel.