UJUNG PENA: Di Balik Pembatalan Letjen (TNI) Kunto
Mutasi harus bersandar pada pertimbangan obyektif dan strategis demi kepentingan organisasi, bukan demi memenuhi kepentingan luar.
Oleh Aswar Hasan
Pembatalan mutasi sejumlah perwira tinggi TNI dinilai kental nuansa politis. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto membatalkan keputusan untuk merotasi sejumlah perwira tinggi selang sehari setelah surat rotasi itu dikeluarkan.
Kepala Laboratorium Indonesia 2025 (LAB 45) Jaleswari Pramudawardani menuturkan, keputusan mutasi yang lalu disusul pembatalan yang dibuat Panglima TNI memicu spekulasi politis yang sulit diabaikan. Apalagi, dalam mutasi tersebut salah satunya melibatkan anak Try Sutrisno.
Belakangan, Try Sutrisno bersama Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengusulkan pencopotan putra Presiden ke-7 RI Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dari jabatan wakil presiden. Sejumlah kalangan tetap menduga pembatalan mutasi itu sarat nuansa politik.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Tubagus Hasanuddin, misalnya, menilai keputusan itu mencerminkan adanya pengaruh politik dalam proses mutasi perwira tinggi TNI.
”Pergantian Letjen Kunto
Arief, lalu sehari kemudian dibatalkan melalui surat ke putusan baru, menunjukkan bahwa TNI terlalu mudah digoyah oleh urusan-urusan politik. Ini tidak boleh terjadi,” ujarnya.
Hasanuddin merujuk pada munculnya spekulasi publik bahwa pergantian Kunto berkaitan dengan sikap ayahnya yang ikut menandatangani pernyataan sikap oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Sementara calon pengganti Letnan Jenderal Kunto merupakan mantan ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Batalnya mutasi Letnan Jenderal Kunto Arief Wibowo dinilai, adanya campur tangan sosok kuat yang memberikan pengaruh politik di tubuh TNI. Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Tubagus Hasanuddin menyatakan bahwa, ada sosok yang memberikan pengaruh politik dalam penentuan jabatan perwira tinggi
"Pergantian Letjen Kunto Arief, lalu beberapa hari kemudian dibatalkan melalui surat keputusan baru, hal ini menunjukkan TNI terlalu mudah digoyah oleh urusan-urusan politik. Ini tidak boleh terjadi," ujar Hasanuddin Sabtu (3/5/2025).
Sebagai Mitra TNI di DPR RI, Mantan Sesmilpres Megawati Soekarnoputri menilai, mutasi pertama terkait Letjen Kunto erat dengan dukungan ayahnya Jenderal Try Sutrisno. Dimana Jenderal Try tergabung dalam Forum Purnawirawan TNI dalam mendorong pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). TNI adalah alat negara, bukan alat politik.
Mutasi harus bersandar pada pertimbangan obyektif dan strategis demi kepentingan organisasi, bukan demi memenuhi kepentingan luar. Jangan diombang-am-bingkan oleh tekanan seperti ini,” tuturnya (Kompas,4/5/2025).
Menurut Podcast Tribun Network TB Hasanuddin, menduga mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo bukan atas perintah Presiden Prabowo Subianto. Ia justru menyebut mutasi tersebut kemungkinan berasal dari arahan Presiden ke-7 R I, Joko Widodo.
Demikian juga Podcast Harsubeno Point yang menampilkan Letjen (TNI Purn) Yayak Sudrajat bahwa mutasi itu terkait campur tangan Mantan Presiden Joko Widodo. Kata beliau: “saya dapat informasi, ternyata perintahnya dari Solo”.
Mantan Presiden SBY menyatakan bahwa tidak boleh ada matahari kembar di Pemerintahan Prabowo (Kompas, 21/4/2025). Jika benar arahan mutasi Letjen Kunto tersebut datang dari mantan Presiden Jokowi, maka kekhawatiran Mantan Presiden SBY tersebut, sangat mengkhawatirkan, sehingga Presiden Prabowo perlu waspada dan harus segera cepat bertindak, sebelum terlambat. Wallahu a’lam bisawwabe.
