Solidaritas Pemuda Wajo Ungkap Potensi Korupsi Alkes Rp45 M di RSUD Siwa
Ia menyoroti potensi kerugian negara dan praktik korupsi jika pengelolaan dilakukan oleh pihak eksternal.
SENGKANG, PEDOMANMEDIA - Solidaritas Pemuda Wajo Bela Rakyat kembali menyuarakan aspirasi terkait belum adanya kejelasan realokasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Siwa, pasca satu tahun banjir besar yang melanda wilayah tersebut. Aksi tersebut digelar di Ruang Komisi I DPRD Kabupaten Wajo, Senin (5/5).
Aksi ini sebagai bentuk desakan terhadap pemerintah untuk memberikan atensi serius terhadap kondisi fasilitas kesehatan yang terdampak.
Dalam aksi itu, Solidaritas Pemuda menyampaikan bahwa bantuan alat kesehatan (alkes) yang telah dialokasikan ke RSUD Siwa dinilai tidak efektif apabila realokasi rumah sakit tidak segera direalisasikan.
"Percuma alat kesehatan diprioritaskan jika relokasi tidak berjalan," tegas Koordinator Solidaritas Pemuda Wajo Bela Rakyat.
Sebelumnya, persoalan ini telah dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama anggota dewan periode sebelumnya. Namun hingga kini, belum ada titik terang mengenai tindak lanjut realokasi tersebut.
Tahun ini, RSUD Siwa menerima bantuan alat kesehatan senilai Rp45 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bantuan ini merupakan hasil perjuangan Komisi IX DPR RI dan diserahkan saat peresmian rumah sakit berstandar internasional pertama di Makassar oleh Presiden Joko Widodo.
Awalnya, anggaran tersebut ditujukan untuk RSUD Lamaddukelleng, namun dialihkan ke RSUD Siwa karena dinilai lebih membutuhkan akibat terdampak banjir. Namun beredar isu bahwa alat kesehatan tersebut akan dikelola oleh pihak luar Kabupaten Wajo.
Ketua Solidaritas Pemuda Wajo Bela Rakyat, Ardiansyah, menyoroti potensi kerugian negara dan praktik korupsi jika pengelolaan dilakukan oleh pihak eksternal.
"Orang Wajo yang kemudian diatur oleh orang luar, maka tidak ada kata 'MARADEKA', itu menurut saya hanya sekadar slogan saja," ujarnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, anggota Komisi IV DPRD Wajo, Fery Surachmat menyampaikan bahwa studi kelayakan terhadap RSUD Siwa telah dilakukan oleh tim dari Universitas Hasanuddin (UNHAS). Ia menambahkan, anggaran sebesar Rp43 miliar untuk sektor kesehatan akan dikawal secara ketat agar proses penggunaan anggaran berjalan dengan baik dan transparan.
"Kendala yang dihadapi adalah jika dana alkes tetap berjalan namun realokasi tidak dilakukan, dikhawatirkan alat kesehatan akan rusak saat banjir datang," kata Fery.
Ia juga mengusulkan dua solusi. Pertama, publikasi hasil studi kelayakan agar masyarakat mengetahui perkembangan realokasi; kedua, mengawal atensi dari Komisi IX DPR RI agar proses tetap berjalan secara bertanggung jawab.
"Kami tetap akan mengawal dan mengkritisi apabila ada hal-hal yang janggal," tegas Fery.
