Pemkot Makassar Luncurkan Sistem Parkir Digital, Uji Coba di 16 Titik

MAKASSAR, PEDOMANMEDIA - Pemerintah Kota Makassar melalui Perusahaan Daerah (PD) Parkir me-launching sistem Digitalisasi Parkir di Jalan WR Supratman, Senin (1/9/2025). Launching ditandai dengan penekanan tombol sirine, pemasangan rompi resmi, serta kalung QRIS Card kepada perwakilan juru parkir. 

Sebanyak 27 juru parkir diterjunkan dalam tahap uji coba di 16 titik, dengan lokasi awal percontohan di Jalan Somba Opu dan Jalan WR Supratman. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyebut digitalisasi parkir sebagai langkah penting membenahi persoalan klasik parkir konvensional.

“Selama ini sistem perparkiran kita masih manual, cash on hand, sehingga sulit dikontrol. Dengan digitalisasi, semuanya tercatat otomatis, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegas Munafri.

Ia menambahkan, keberadaan juru parkir (jukir) akan lebih teratur dan hasil yang diperoleh pun lebih pasti karena terdistribusi proporsional antara jukir dan pemerintah. Menurutnya, sistem baru ini juga memberi kepastian kepada warga yang kerap curiga dengan praktik jukir liar.

“Sering kita alami, baru berhenti sebentar sudah ditarik biaya parkir. Kadang jukir muncul seperti hantu, tidak ada saat kita masuk, baru ada saat kita keluar,” ujarnya.

Selain memberikan kemudahan bagi masyarakat, digitalisasi parkir diyakini akan menekan kebocoran pendapatan asli daerah (PAD). 

“Kita ingin tahu betul berapa hasil PD Parkir untuk sumbangan keuangan daerah. Digitalisasi ini jadi standar kita untuk menghitung peningkatan pendapatan setiap tahun,” ungkap Munafri.

Lebih jauh, ia meminta PD Parkir menyiapkan rencana pembangunan building parking atau gedung parkir. Hal ini dinilai mendesak mengingat keterbatasan lahan parkir di Kota Makassar.

“Kalau ada building parking, kendaraan tidak lagi menumpuk di bahu jalan, dan pekerjaan Dinas Perhubungan bisa lebih ringan,” jelasnya.

Sementara itu, Plt Direktur Utama PD Parkir Makassar, Adi Rashid Ali, menyampaikan program ini menjadi tonggak penting transparansi keuangan daerah. 

“Tidak bisa langsung serentak, tapi insyaallah tahun 2026, 50 persen titik parkir di Makassar sudah berbasis digital. Untuk itu kami butuh dukungan Pemkot, TNI-Polri, dan masyarakat,” kata Adi Rashid Ali.

Untuk memperkuat pengawasan, PD Parkir juga membentuk Satgas yang melibatkan unsur TNI dan Polri agar implementasi digitalisasi berjalan sesuai aturan dan transparan di lapangan.