Dewan Soroti Rendahnya PAD dan Serapan Belanja Modal Pemkot Makassar
Dengan demikian, tidak ada lagi drainase sebagai output kegiatan menjadi mubassir karna tidak berfungsi sebagaimana mestinya
MAKASSAR, PEDOMANMEDIA – Fraksi Amanat Persatuan Indonesia (API) DPRD Kota Makassar menyampaikan keprihatinannya terhadap rendahnya capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan serapan belanja modal Pemerintah Kota Makassar.
Anggota Fraksi API, Sangkala Saddiko mengatakamln, dari target PAD sebesar Rp1,73 triliun lebih, realisasi dari beberapa sektor masih jauh dari harapan. Salah satunya adalah sektor retribusi daerah yang baru terealisasi sebesar Rp55,57 miliar lebih, atau hanya 57,48% dari target Rp96,69 miliar lebih.
Tak hanya itu, capaian dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan hanya menyentuh 30,17%, dan sektor lain-lain PAD yang sah hanya mencapai 43,65%.
“Melihat capaian sumber penerimaan dari sektor-sektor tersebut, maka Fraksi kami patut mempertanyakan faktor penyebab atau kendala rasional atas kegagalan mencapai target-taget yang telah ditetapkan sebelumnya,” ujarnya, Selasa (1/7/2025).
“Menurut hemat kami, dalam penyusunan target atas setiap sumber pendapatan tersebut didasarkan pada data potensi masing-masing sektor ? Dengan tidak tercapainya target tersebut, maka Fraksi Amanat Persatuan Indonesia meminta penjelasan atas kondisi tersebut,” jelasnya.
Lebih lanjut, Fraksi API juga menyoroti minimnya realisasi belanja modal yang hanya mencapai 54,10% atau sekitar Rp739,21 miliar dari target Rp1,36 triliun lebih.
Padahal, belanja modal tersebut mencakup pembangunan infrastruktur dasar yang sangat dibutuhkan masyarakat, seperti jalan, drainase, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan sampah.
“Atas sejumlah catatan tersebut diatas, maka kami meminta untuk diadakan evaluasi secara komprehenshif atas Sejumlah output dari kegiatan yang telah dilaksanakan yang tidak menghasilkan outcome yang baik,” ujarnya.
Ia pun menegaskan pentingnya penyusunan perencanaan ke depan yang benar-benar berdasarkan kebutuhan utama masyarakat, bukan semata-mata keinginan birokrasi. Menurutnya, APBD semestinya disusun dan dievaluasi berdasarkan lima indikator utama: input, output, outcome, benefit, dan impact.
Dengan demikian, tidak ada lagi drainase sebagai output kegiatan menjadi mubassir karna tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan bahkan hanya menjadi tempat tergenangnya air yang justru akan memberi dampak negatif pada masyarakat sekitar,” ujarnya.
Fraksi API juga menyoroti persoalan ketidakakuratan data masyarakat miskin. Akibatnya, banyak warga yang seharusnya berhak atas bantuan sosial dan layanan kesehatan, justru tidak mendapatkannya.
