Banyak Bansos Salah Sasaran, Pemkot Makassar Siapkan Digitalisasi Data

MAKASSAR, PEDOMANMEDIA – Upaya pembenahan penyaluran bantuan sosial (bansos) agar lebih tepat sasaran terus dipacu. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menghadiri langsung agenda silaturahmi Kementerian Sosial (Kemensos) RI bersama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan di Kantor Gubernur Sulsel, Sabtu (18/4/2026).

Pertemuan strategis ini dihadiri oleh Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), dan Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman. Fokus utamanya adalah menyelaraskan langkah pusat dan daerah dalam menekan angka kemiskinan melalui akurasi data.

Dalam arahannya, Mensos Gus Ipul menegaskan bahwa kunci utama efektivitas bantuan pemerintah terletak pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sistem ini mengintegrasikan data dari berbagai instansi, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS), untuk meminimalisir kesalahan penyaluran.

”Dengan sistem ini, kita ingin meminimalkan kesalahan penyaluran bantuan. Kami juga menyiapkan mekanisme ‘Usul Sanggah’ sebagai ruang pengawasan terbuka bagi masyarakat,” ujar Gus Ipul.

Selain data, Gus Ipul juga memaparkan program Sekolah Rakyat sebagai upaya jangka panjang dalam memutus rantai kemiskinan di daerah.

Merespons arahan tersebut, Pemerintah Kota Makassar bergerak cepat. Kepala Dinas Sosial Makassar, Andi Bukti Jufri, yang mendampingi Wali Kota Munafri Arifuddin, menyatakan bahwa pihaknya tengah menyiapkan infrastruktur digitalisasi data.

”DTSEN ini instrumen krusial agar kita punya data yang benar-benar akurat. Saat ini, kami sedang mempersiapkan piloting digitalisasi data bansos di Makassar,” ungkap Andi Bukti.

Sebagai langkah konkret, Pemkot Makassar akan menempuh tahap-tahap berikut:

Validasi Lapangan: Melakukan pendataan langsung pasca-Bimtek untuk memastikan data di lapangan sesuai dengan kenyataan (mutakhir).

Digitalisasi: Mengintegrasikan hasil pendataan ke dalam sistem digital nasional guna transparansi.

Pengawasan Partisipatif

Melalui penguatan sinergi ini, masyarakat Makassar kini memiliki peran lebih besar dalam mengawasi jalannya program pemerintah. Dengan mekanisme usul sanggah, warga yang merasa berhak namun belum terdata, atau melihat adanya penerima bantuan yang tidak layak, dapat memberikan masukan langsung melalui sistem yang disiapkan.

Langkah kolaboratif antara Munafri Arifuddin dan Kemensos RI ini diharapkan mampu membawa perubahan signifikan bagi kesejahteraan warga Kota Daeng, sekaligus memastikan tidak ada lagi warga prasejahtera yang terlewatkan dari perhatian negara.