Sulsel akan Jadi Wilayah Percontohan Katalog dan Marketplace Elektronik

MAKASSAR, PEDOMANMEDIA - Provinsi Sulsel akan menjadi wilayah percontohan katalog dan marketplace elektronik. Hal ini merupakan salah satu strategi nasional pencegahan korupsi.

"Kami akan selalu mendampingi kawan-kawan Pemda dalam memperbaiki segala hal terkait dengan pelayanan," kata Ketua Harian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Herda Helmi Jaya.

Ia menjelaskan, penerapan pencegahan korupsi ini tertuang dalam Perpres No 4 Tahun 2018. Ada tiga aspek yang akan diperbaiki. Antara lain, aspek perizinan, keuangan negara, reformasi birokrasi dan penegakan hukum.

"Pertemuan kali ini terkait fokus pada aspek keuangan negara terkait dengan sistem pengadaan," ujarnya.

Herda mengaku, KPK membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah, jika ini sudah bisa diterapkan. Ia berharap, persoalan paling krusial yaitu mark up harga bisa terselesaikan.

Kegiatan ini pun diinisiasi sudah lama, dan pemerintah provinsi menyambut dengan baik. Dengan tekad, Sulsel sebagai pelopor e-katalog dan e-marketplace di luar Pulau Jawa.

"Sulawesi Selatan akan menjadi contoh buat provinsi lain, terutama di Wilayah Sulawesi," tegasnya.

Sementara, Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengapresiasi agenda Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Baginya, pencegahan yang akan dilakukan merupakan sebuah ikhtiar.

"Meskipun saat ini tahap beradaptasi, akan tetapi langkah ini merupakan ikhtiar," kata Andi Sudirman.

Ia mengaku ingat kenangan bersama Nurdin Abdullah saat melakukan kampanye. Keduanya ingin memperkuat dari segi infrastruktur, dengan istilah Sulsel terkoneksi.

"Sulsel terkoneksi yang dimaksud adalah wilayah terisolir, wilayah yang sangat jauh. Semangat kami membangun infrastruktur terus menerus," jelasnya.

Menurut Andi Sudirman, ada peningkatan signifikan antara jalan dan jembatan saat ini, dan bisa dilihat grafiknya. "Banyak harapan kami, ada hal yang perlu diperhatikan, yang menjadi hal yang penting untuk efektivitas kerja pemerintahan," tuturnya.

Iapun kembali mengingat harapan Nurdin Abdullah perihal e-katalog dan e-marketplace.

"Pak Nurdin Abdullah dulu berharap, bagaimana infrastruktur jalan jika memiliki kebutuhan pembangunan dapat diklik saja. Kami kedepan meminta arahan kepada KPK untuk membentuk sebuah sistem yang lebih baik," tutupnya.