Sabtu, 13 Maret 2021 14:30

Kejari Dinilai 'Tutup Mata' Soal Dugaan Korupsi Pembangunan 7 Puskesmas di Wajo

Kantor Kejari Sengkang.
Kantor Kejari Sengkang.

Anggaran pembangunan 7 puskesmas tersebut menggunakan APBD tahun 2015, kemudian mendapatkan tambahan anggaran dari dana alokasi khusus (DAK) 2016.

WAJO, PEDOMANMEDIA - Kejari Sengkang didesak segera menuntaskan kasus dugaan korupsi pembangunan 7 puskesmas di Wajo. Pasalnya, sejauh ini Kejari Sengkang dinilai tak serius menuntaskan kasus tersebut.

Dimana dalam kasus tindak pidana korupsi tersebut sebelumnya pernah berjalan dan bahkan sudah ada yang dijatuhi hukuman vonis kurungan penjara di Pangadilan Negeri Makassar.

"Untuk itu, kami selaku warga dan beberapa warga lainya berharap agar kasus puskesmas ini betul-betul dapat dituntaskan dan diselesaikan semuanya oleh pihak APH dan tidak terhenti sampai disini," ujar salah seorang warga.

Baca Juga

Sementara itu, Pegiat Anti Koruspsi dari LSM Kibar Indonesia Andi Germanto mengatakan, pihak APH harusnya tidak berhenti sampai disini terhadap kasus korupsi puskesmas ini setelah ada yang tetapkan terdakwa di Pengadilan Tipikor Makassar, tapi seharusnya Kejari Sengkang harusnya lebih serius menindaklanjuti dan menuntaskan kasus tersebut.

“Kejaksaan harus menuntaskan kasus dugaan korupsi 7 unit puskesmas ini dan tidak berhenti sampai disini setelah adanya tersangka yang telah didakwah dan dijatuhi hukumn. Kasus puskesmas ini kan sama semua yang 7 unit ini, masa ada yang sudah vonis di pengadilan tapi lainnya terhenti dan tidak ada lanjutan dan penuntasanya," tegasnya.

"Untuk itu kami dari Lembaga Pemantau Dan Kebijakan Publik (BPKP) Wajo dan LSM Kibar Indonesia berharap Kejaksaan tuntaskan segera sisa kasus puskesmas ini dan ini kami akan kawal bersama dengan warga, jangan ada kesan atau indikasi ada yang dikorbankan dan diselamatkan dalam kasus tersebut," tambahnya.

Seperti diketahui sebelumnya kalau ada sekitar 5 orang di proyek puskesmas Tosora terbukti melakukan tindak pidana korupsi di Kabupaten Wajo, kasus ini telah bergulir sejak Desember 2017 lalu, ada 5 orang yang ditetapkan sebagai terpidana oleh Pengadilan Tipikor Makasar pada kasus ini dan beberapa terpidana menempuh upaya hukum banding.

Rata-rata terpidana di ganjar 1 tahun 6 bulan, dengan kerugian sekitar Rp200 juta. Putusannya pada sekitar tahun 2019/2020 lalu, sedangkan untuk 6 proyek puskesmas lainnya, Kejaksaan masih butuh beberapa ahli untuk menanganinya.

"Tidak bisa dipastikan kapan selesai, tapi proyek 6 puskesmas ini nanti akan di usahakan cepat selesai, karena yang kerjakan kasus ini hanya 2 orang saja," ujar Mantan Kasi Pidsus Wajo Nova Pagar Alam pada pada 2020 lalu saat dirinya masih menjabat.

Sudah terbukti bahkan 5 diantaranya telah ditetapkan sebagai terpidana dari kasus korupsi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Proyek yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp200 juta di Puskesmas Tosora telah melalui sidang di Pengadilan Tipikor Makasar. 5 orang itu diantaranya pejabat pelaksana tekhnis (PPTK) AM, (PPK) HS, konsultan pengawasan MI, beserta dua kontraktor MR dan SH.

Dari data yang dihimpun kasus dugaan korupsi 7 proyek pembangunan puskesmas di Wajo telah bergulir sejak Desember 2017, lalu. Dalam kasus tersebut kerugian negara masih tahap penyidikan, namun diduga cukup besar.

Anggaran pembangunan 7 puskesmas tersebut menggunakan APBD tahun 2015, kemudian mendapatkan tambahan anggaran dari dana alokasi khusus (DAK) 2016. Selain Puskesmas Tosora, 6 proyek lainnya yakni Puskesmas Liu, Puskesmas Gilireng, Puskesmas Salobulo, Puskesmas Belawa, Puskesmas

Siwa dan Lempangeng.

7 pembangunan ini diduga kuat sangat menyalahi aturan dan prosedur, betapa tidak pembangunan tersebut tanpa adanya anggaran yang jelas serta kontrak dan surat perintah kerja (SPK), padahal diketahui dari 7 pembangunan puskesmas tersebut menelan biaya sampai miliaran yang artinya dalam hal ini pihak rekanan atau kontraktor terbilang sangat berani melakukan pekerjaan padahal disisi lain ini belum ada anggaran yang jelas serta SPK dan kontrak pada saat itu dan dilaksanakan pekerjaanya.

"Inikan jelas menyalahi aturan dan prosedur, masa fisik duluan daripada anggaran, inikan aneh dan ada apa? Apaka ini terkesan adanya indikasi dan permainan dalam pekerjaan proyek karena setahu kami yang sebenarnya itu harus ada anggaran yang jelas ada kontrak serta SPK baru melalui proses tender baru pekerjaan berjalan fisiknya," jelasnya Germanto.

Terpisag, Kasi Pidsus Kejari Sengkang Dermawan enggan berkomentar lebih jauh, pasalnya dirinya menjabat Kasi Pidsus di Kejari Wajo masih terbilang baru. 

"Soal tersebut belum diketahui secara pasti kan yang tangani dulu Kasi sebelumnya, nantilah kita akan cek dulu dan pelajari liat berkasnya," ungkapnya.

Terpisah, Kadinkes Wajo Armin hingga saat ini belum berhasil untuk dimintai keterangan seputar hal tersebut dan begitu juga saat dicoba dihubungi melalui via selulernya.

Penulis : Andi Erwin
Editor : Jusrianto
#Kejari Sengkang #Dugaan Korupsi Pembangunan Puskesmas
Berikan Komentar Anda