Rabu, 18 November 2026 17:20

Pemerintah-DPR Bulat! RUU Perampasan Aset Selangkah Lagi Disahkan Jadi UU

Pemerintah-DPR Bulat! RUU Perampasan Aset Selangkah Lagi Disahkan Jadi UU

Delapan fraksi menyampaikan pendapat mini fraksi terkait RUU Perampasan Aset. Seluruh fraksi menyatakan persetujuan agar RUU Perampasan Aset menjadi UU.

JAKARTA, PEDOMANMEDIA - RUU Perampasan Aset selangkah menuju paripurna. Ini setelah DPR dan Pemerintah menyepakati RUU untuk disahkan menjadi UU di rapat paripurna terdekat.

Mulanya, delapan fraksi menyampaikan pendapat mini fraksi terkait RUU Perampasan Aset. Seluruh fraksi menyatakan persetujuan agar RUU Perampasan Aset menjadi UU.

“Kami minta persetujuan kepada anggota Komisi III DPR RI dan pemerintah, apakah naskah rancangan undang-undang tentang perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya dapat dilanjutkan pada pembicaraan tingkat dua, yaitu pengambilan keputusan atas RUU tentang perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya, yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR terdekat?” tanya Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11).

Baca Juga

Seluruh anggota pun menyatakan persetujuan.

“Setuju!” ucapnya.

Adapun hal yang menjadi pokok pembahasan dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yaitu sebagai berikut:

1. Judul, prinsip, dan asas hukum yang dikedepankan dalam perampasan aset guna menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia.

2. ⁠Ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria dalam perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Termasuk tindak pidana penipuan atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada masyarakat banyak. Seperti investasi bodong, perdagangan, saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan.

3. ⁠Penegasan pada tetap berlakunya ancaman pidana pada pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Termasuk ancaman pidana mati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

4. ⁠Pengaturan mengenai pembagian kewenangan yang jelas dalam hukum acara perampasan aset tanpa tuntutan pidana, yang dimulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.

5. ⁠Jaminan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik dengan tetap memberikan beban pembuktian dan kesempatan yang cukup.

6. ⁠Jaminan upaya yang optimal dalam pengembalian aset kepada para korban tindak pidana langsung dan pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat banyak.

7. ⁠Tugas dan kewenangan pengelolaan aset terkait tindak pidana yang dilakukan oleh badan yang berkompeten dalam rangka melakukan pengelolaan aset secara profesional dan akuntabel. Mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasannya.

8. ⁠Pengawasan terhadap pelaksanaan mekanisme perampasan aset dan pengelolaan aset oleh badan yang independen.

9. ⁠Pencegahan penyalahgunaan kekuasaan agar tidak semata-mata perampasan aset digunakan, sebagai sarana untuk menyalahgunakan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

10. ⁠Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi melalui sistem pengelolaan aset yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

 

Editor : Muh. Syakir
#RUU Perampasan Aset #DPR RI
Berikan Komentar Anda