Selasa, 13 Oktober 2020 08:04

Editorial

Mencari Dalang

Ilustrasi
Ilustrasi

Karena itu pemerintah tak boleh main petak umpat. Terbuka lebih baik. Malah kalau bersembunyi di balik dugaan dugaan saja, menunjukkan negara tak punya komitmen keterbukaan.

MAKASSAR, PEDOMANMEDIA - Pemerintah melontarkan tudingan adanya aktor intelektual di balik rusuh unjuk rasa menentang UU Omnibus Law. Aktornya "pemain" lama. Punya uang. Punya mengaruh. Lalu siapa?

Pemerintah belum membuka identitasnya. Kini muncul praduga publik. Tentang siapa aktor yang dimaksud.

Beberapa tokoh nasional yang dikenal berseberangan dengan pemerintah mengemuka jadi tertuduh. Nama nama mereka mencuat.

Baca Juga

Bukan pemerintah yang membuka. Nama nama itu muncul dengan sendirinya. Lahir dari spekulasi publik. Tak bisa dicegah. Aktor aktor itu muncul sebagai jawaban atas tuduhan sepenggal-sepenggal yang dilempar penguasa.

Lantas siapa yang salah? Spekulasi publik? Atau pemerintah?

Pemerintah harusnya tak bersikap mengambang. Bukankah kejahatan memang harus dibuka. Jika benar ada aktornya, mestinya diumumkan saja ke publik. Ditangkap. Lalu diadili. Sebab negara sudah menyatakan itu kejahatan.

Agar idiom kita sebagai negara hukum lebih tajam. Jangan justru melempar ketidakpastian. Dan membiarkan publik menerjemahkan dengan caranya sendiri.

Justru ini bisa menciptakan kerusuhan baru. Ini bisa merusak tatanan hukum dan demokrasi. Bagaimana dengan nama orang yang mencuat sebagai aktor perusuh tapi pada kenyataannya nanti terbukti tak terlibat. Apakah negara bersedia memulihkan nama baiknya?

Karena itu pemerintah tak boleh main petak umpat. Terbuka lebih baik. Malah kalau bersembunyi di balik dugaan dugaan saja, menunjukkan negara tak punya komitmen keterbukaan.

Jangan sampai pemerintah dianggap hanya mencari kambing hitam. Melempar tuduhan dan membiarkan semua tenggelam dengan sendirinya.

Akhirnya kasus ini seperti yang dulu-dulu. Mencuat lalu tenggelam. Hanya jadi benang kusut.

Editor : Muh. Syakir
#Dalang Rusuh Omnibus Law #Aktor Unjuk Rasa Omnibus Law #UU Omnibus Law
Berikan Komentar Anda
Epaper
Cover Epaper
Populer