Senin, 19 April 2021 10:31

Dua Bulan PPnBM Berlaku, Industri Otomotif Masih Stagnan

Sektor otomotif belum pulih memasuki bulan kedua berlakunya insentif PPNBM.
Sektor otomotif belum pulih memasuki bulan kedua berlakunya insentif PPNBM.

Insentif PPnBM pada prinsipnya bukan sekadar memulihkan sektor otomotif dan properti. Tapi juga memberi rangsangan sektor global

JAKARTA, PEDOMANMEDIA - Memasuki bulan kedua digulirkannya insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), tampak belum mencerminkan perubahan berarti. Kebijakan ini belum mampu mendongkrak industri otomotif dalam negeri.

"Belum ada perubahan secara signifikan. Saya kira ini faktornya banyak. Pertama karena masyarakat masih memilih menahan dana mereka. Kedua, kondisi kasus Corona masih naik turun. Ekonomi kita dihantui dampak pandemi," jelas. Afriadi Dahlan, pengamat ekonomi, Senin (19//4/2021).

Menurut Afriadi, pemerintah harus menempuh kebijakan yang lebih struktural. Jangan sampai insentif PPnBM tak memberi sentuhan.

Baca Juga

Pemerintah sendiri meyakini kebijakan tersebut akan berdampak signifikan terhadap pemulihan ekonomi. Situasi ini tercermin dalam enam bulan mendatang.

"Target pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan 5% bisa dicapai. Cerminannya akan terlihat lebih cepat," jelas Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Menurut Airlangga, insentif PPnBM pada prinsipnya bukan sekadar memulihkan sektor otomotif dan properti. Tapi juga memberi rangsangan sektor global termasuk investasi guna mendorong naiknya daya beli.

Ia menggambarkan, dengan stimulus ini sektor industri otomotif berpotensi mendapatkan pembiayaan Rp360 triliun. Dengan asumsi target mpenjualan kendaraan bermotor sekitar 1 juta kendaraan.

Sementara sektor properti mendapat pembiayaan sebesar Rp900 triliun untuk mencapai kapasitas dan penjualan yang baik. Setidaknya, properti akan mulai keluar dari penurunan angka penjualan di titik paling rendah sejak Maret 2020.

Insentif pengenaan PPnBM untuk kendaraan bermotor yang ditanggung pemerintah melalui PMK 20/2021 sebesar Rp2,99 triliun. Sedangkan untuk insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sektor perumahan yang ditanggung melalui PMK 21/2021 adalah Rp5 triliun.

Kedua insentif tersebut masuk ke dalam anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bidang insentif usaha dengan total Rp58,46 triliun.

Di sektor properti, pengusaha menyambut kebijakan kredit pemilikan rumah (KPR) 0% yang mulai berlaku Maret.

"Sebenarnya kebijakan ini yang lama dinantikan. Karena kondisi daya beli memang anjlok. Kita harapkan dengan stimulus itu properti bisa bangkit lagi," terang Anthon Hadiwijaya, pengembang properti.

Relaksasi KPR berupa DP 0% diberlakukan bulan depan bersamaan dengan stimulus pajak barang mewah PPNBM pada mobil.

Kebijakan ini adalah bagian dari upaya pemerintah mendorong kembali daya beli.

Kata Anthon, dengan relaksasi KPR akan terlihat pengaruhnya 6 sampai 12 bulan ke depan. Kemungkinam stimulus ini bisa terlihat pada properti skala menengah ke bawah.

Diharapkan, pengembang akan menyelesaikan banyak perumahan yang mangkrak sejak 2020. Selanjutnya menurut Anthon, pengembang harus lebih berani berinvestasi.

"Terutama pada perumahan skala menengah ke bawah. Karena tingkat kebutuhan pada kelompok ini sangat tinggi. Ini akan lebih terbuka lagi dengan adanya stimulus KPR," katanya.

Editor : Muh. Syakir
#Insentif PPnBM #Sektor Otomotif #Menko Perekonomian Airlangga Hartarto
Berikan Komentar Anda