Risma ke KPK, 21 Data Bansos Ganda Dinonaktifkan

MAKASSAR, PEDOMANMEDIA - Kurang lebih 21 juta data penerima bantuan sosial di-non aktifkan usai Mensos Tri Rismaharini usai bertandang ke Gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (30/4).

Risma mengatakan 21 juta data penerima bansos itu memang sudah di tidurkan, alias dinonaktifkan lantaran 21 juta data itu adalah data ganda hasil temuan KPK.

Menurutnya, sejak April lalu dirinya memang sudah menjanjikan untuk memperbaiki data penerima bansos. Sehingga hari ini dirinya datang untuk melaporkan hasil perubahan termasuk penonaktifan 21 juta data ganda.

"Alhamdulillah sesuai janji saya, April, saat itu kami bisa menyelesaikan untuk perbaikan datanya. Dan hasilnya adalah seperti sudah saya sampaikan, 21 (juta) data itu ganda dan kami tidurkan," ujar Risma dikutip dari RMol.co, Jumat (30/4/2021).

Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan, 21 juta data yang dinonaktifkan itu kedepan akan dimanfaatkan untuk penerima bansos yang belum terdata, terutama dari daerah terpencil.

"KPK selalu mendorong agar data masyarakat yang kurang mampu, miskin itu ditunggalkan. Jadi jangan ada data lagi selain DTKS yang menjadi acuan didalam penyaluran bentuk-bentuk bantuan sosial di Kementerian sosial tuh selain ada DTKS tuh ada data PKH dan data raskin," ujarnya.

Karena kata Alex, jika data ganda tidak segera diperbaiki, maka berpotensi akan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.

"Jangan sampai bantuan itu menjadi tumpang tindih dan tidak menutup kemungkinan ketika ada data ganda penerimanya juga, nanti ganda ya syukur-syukur kalau sampai kepada yang penerima, tetapi kalau datanya ganda yang satu terus kemudian disalahgunakan itu kan yang menjadi potensi terjadinya kecurangan," jelasnya.

Sehingga sambung Alex, perbaikan data akan bermanfaat ke depannya agar data lebih akurat dan penyaluran bansos lebih akurat.

"Dan apalagi kalau nanti sudah tersistem terkait bantuan yang bersifat tunai, itu langsung ditransfer. Sehingga sangat mengurangi terjadinya penyimpangan atau salah sasaran dalam penyaluran bansos," pungkas Alex.