Kamis, 15 Oktober 2020 08:45

UU Cipta Kerja Sudah di Meja Jokowi, Siap Diteken

Joko Widodo
Joko Widodo

Naskah final UU Cipta Kerja diketahui memiliki ketebalan 812 halaman, dimana 488 halaman di antaranya merupakan isi undang-undang. Sedangkan sisanya merupakan bagian penjelasan atas pasal-pasal yang terdapat di dalam UU tersebut.

JAKARTA, PEDOMANMEDIA - Presiden Joko Widodo sudah menerima naskah final Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan DPR pada 5 Oktober lalu. UU ini siap diteken kepala negara.

Presiden diharapkan dapat segera menandatangani draf tersebut sehingga pihak-pihak yang keberatan dengan isi di dalamnya dapat segera mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Dokumen itu diserahkan Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Dikutip kompas.com Indra tiba di Gedung Sekretariat Negara yang berada di Kompleks Istana Kepresidenan sekitar pukul 14.21 WIB, seperti disiarkan melalui kanal YouTube Kompas TV. Sebelum menyarahkan, Indra sempat menunjukkan naskah itu kepada awak media.

Baca Juga

Naskah final UU Cipta Kerja diketahui memiliki ketebalan 812 halaman, dimana 488 halaman di antaranya merupakan isi undang-undang. Sedangkan sisanya merupakan bagian penjelasan atas pasal-pasal yang terdapat di dalam UU tersebut.

Sebelum diserahkan, draf itu telah melalui proses perbaikan dan pengeditan oleh Kesekjenan DPR setelah disahkan pada forum rapat paripurna. Ketebalan halaman pun menyusut bila dibandingkan dengan draf yang beredar luas di publik, yang diedarkan oleh pimpinan Badan Legislasi DPR.

Guru Besar Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan Asep Warlan Yusuf berharap, Presiden Jokowi segera menandatangani naskah yang telah diserahkan. Dengan demikian, pihak-pihak yang keberatan dengan isi di dalam UU ini dapat mengajukan permohonan judicial review ke MK.

Menurut dia, tidak elok bila Presiden pada akhirnya menunda penandatanganan. Sebab, pembentukan UU tersebut diusulkan oleh pemerintah.

"Jangan karena demo akhirnya tidak tanda tangan. Agak kurang konsisten terhadap apa yang diusulkan di awal," kata Asep saat dihubungi Kompas.com.

Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD meminta, agar pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan keberadaan pasal-pasal di dalam UU tersebut mengajukan gugatan ke MK.

"Kita juga tidak menutup kemungkinan mengubah UU melalui uji materi di MK, kalau memang itu merugikan hak konstitusional buruh, semua masih terbuka," kata Mahfud.

Editor : Muh. Syakir
#Presiden Jokowi #RUU Cipta Kerja #Omnibus Law
Berikan Komentar Anda
Epaper
Cover Epaper
Populer