Aktivis Puji Jokowi Selamatkan Novel cs: Presiden Tahu ini Konspirasi

JAKARTA, PEDOMANMEDIA - Aktivis memuji langkah Presiden Joko Widodo mengintervensi pemberhentian 75 pegawai KPK. Langkah Kepala Negara dinilai sebagai upaya menggagalkan konspirasi dari dalam.

"Ada konspirasi dari tubuh KPK yang sengaja untuk menyingkirkan orang tertentu. Presiden membaca suasana itu," terang Abdullah Wibowo, pegiat antikorupsi, Selasa (18/5/2021).

Menurut Abdullah, langkah Jokowi tepat. Ia telah melakukan intervensi untuk menyelamatkan KPK. Abdullah juga menduga, Jokowi memahami ada gep di tubuh lembaga antirasuah itu.

"Karenanya Jokowi segera melakukan intervensi. Kalau ia biarkan konspirasi ini maka efeknya akan melebar secara politis. Dan itu akan mengganggu keseimbangan KPK," jelasnya.

Senada Abdullah, Salman Hadi,aktivis 98 mengatakan, Presiden tidak boleh berhenti sampai di situ. Presiden harus mengambil langkah lebih konkret. Terutama dalam menindaklanjuti ketidakharmonisan di KPK.

Salman yakin Jokowi sudah mencium adanya gesekan 'antargeng' di KPK. Yang dinantikan publik saat ini adalah bagaimana Jokowi masuk dan gesekan dihentikan.

"Intervensi Presiden penting agar tidak ada kelompok di KPK yang terlalu merasa berkuasa. KPK harus kembali ke khitahnya dalam memberantas korupsi," imbuhnya.

Sehari sebelumnya Presiden Joko Widodo menolak pemberhentian 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK). Pemberhentian itu menurut Kepala Negara tidak sejalan dengan prinsip pemberdayaan SDM.

"Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, harus memiliki SDM-SDM terbaik dan berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, pengalihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara atau ASN harus menjadi bagian dari upaya untuk pemberantasan korupsi yang lebih sistematis," kata Jokowi dalam tayangan video di YouTube Sekertariat Presudeb, Senin (17/5/2021).

Jokowi menyebut secara terbuka tidak sepakat jika hasil tes wawasan kebangsaan menjadi acuan satu satunya untuk memberhentikan 75 pegawai KPK. Ia menilai banyak upaya yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kekurangan itu. Tanpa harus ada pemberhentian.

"Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK baik terhadap individu-indidivu maupun institutis KPK dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes. Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan, dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan untuk level individual maupun organisasi," ucapnya.

Jokowi lantas meminta agar para Pimpinan KPK, Kemenpan-RB, dan BKN untuk mengikuti pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan pengujian Undang-undang nomor 19 tahun 2019 terkait proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN.

Sebelumnya, 75 pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan resmi dinonaktifkan. Salah satu dari 75 pegawai itu adalah penyidik senior KPK Novel Baswedan.

Berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021 yang ditandatangani Ketua KPK Firli Bahuri, 75 pegawai ini resmi dinonaktifkan 7 Mei 2021.