MAKASSAR, PEDOMANMEDIA - LBH Peduli Bangsa Makassar mengendus puluhan kasus pengadaan barang dan jasa yang mark-up di Biro Umum Pemprov Sulsel.
Ketua Divisi Advokasi LBH Peduli Bangsa Makassar Adil Harisa mengatakan, salah satu contoh yang dapat dilihat secara kasat mata yakni pemasangan videotron ukuran 4X6 spesifikasi indoor P3 yang dipasang di Baruga Kr Patingaloang yang dimenangkan oleh Toko Matahari, Jalan Bulusaraung.
"Harganya senilai Rp1,5 M, padahal harga videotron spesifikasi Indoor P3 tersebut di pasaran umum cuma kisaran Rp20 jt/M2, tetapi oleh oknum di Biro Umum videotron tsb dimasukan seharga Rp60 jt/M2," ungkapnya.
Sehingga, kata dia, indikasi mark-up nya mencapai 200%. Dimana hal tersebut sangat menyalahi Pepres No.12 tahun 2021 yang mengatur keuntungan maksimal untuk pihak ketiga sebesar 30%.
"Kami dari LBH Peduli Bangsa Makassar menduga ada kongkalikong antara Kabiro Umum Pemprov Sulsel saudara Idham Kadir dengan oknum Toko Matahari sehingga keuangan negara dirugikan," ujarnya.
Oleh karena itu, pihaknya atas nama masyarakat akan melaporkan hal tsb melalui email KPK: informasi@KPK.go.id atau call center KPK 198 dan pihak Kejati Sulsel untuk segera turun memeriksa puluhan kasus-kasus lainnya yang berindikasi terjadinya mark-up anggaran pada lingkup OPD Biro Umum Pemprov Sulsel.
"Kami sebagai unsur masyarakat tidak rela uang rakyat dipakai secara ugal-ugalan dan tidak profesional," tegasnya.