Kuota Tambahan CPNS 2018 untuk OAP di Tambrauw Dinilai Tertutup, FKPAT: Bukti Otsus Papua Gagal

MANOKWARI, PEDOMANMEDIA - Forum Komunikasi Pencaker Asli Tambrauw (FKPAT) melakukan audensi dengan MRP Papua Barat beberapa waktu lalu. Audiensi itu terkait masalah penambahan kuota CPNS 2018 untuk Orang Asli Papua (OAP) dinilai tertutup, hal ini dinilai Otsus Papua gagal.

Ketua FKPAT, Paul Baru menilai kuota tambahan yang diberikan pemerintah pusat kepada Pemda Tambrauw sebanyak 166 orang terkesan tertutup.

"Sehingga kami menyampaikan keluhan warga Tambrauw kepada MRP Pogja Agama yang membidangi masalah tenaga kerja. Forum meminta MRP turut membicarakan masalah ini, karena kuota tambahan diberikan bukan datang sendiri, namun karena ada alasan tuntutan rakyat Papua Barat. Jadi bukan datang sendiri ke Papua," ungkapnya, Rabu (16/6/2021).

Kata dia, pada kesempatan itu juga forum menyerahkan dokumen pencaker yang telah dilakukan sampai akhir Desember 2020 dengan jumlah pencaker Tambrauw sebanyak 893 orang. Dimana bisa dilihat di website pencaker https://pencakeraslitambrauw.xyz/.

"Setelah kegiatan audiens kami mendapatkan kiriman nama-nama kuota tambahan sebanyak 166 orang. Hasil yang keluar tidak memberikan rasa adil bagi masyarakat Tambrauw," bebernya.

Sebagai contoh untuk kuota tenaga distrik yang berijazah SMA. Hasil CPNS yang keluar hampir 80 % non Papua. Sedangkan berdasarkan data pencaker Tambrauw yang telah didata FKPAT pencaker asli Tambrauw yang berijazah SMA sebanyak 450 orang, SMK 170 orang.

"Dengan jumlah pencaker berijazah SMA/SMK sebanyak itu masa pemerintah tidak bisa mengambil kebijakan atau berjuang pasang badan di Jakarta untuk mereka. Banyak tenaga honorer di Distrik Anak Tambrauw yang seharusnya mendapatkan kuota tersebut," jelasnya.

"Saya menilai pemerintah kalau mau kerja benar untuk OAP untk test CPNS ijazah SMA 90 % harus diberikan ke orang Papua/Tambrauw. Nanti jurusan lain yang kami tidak ada, baru bawa saudara kita dari daerah lain," tambahnya.

Kata dia, cara kerja pemerintah model-model begini yang membuat hancur Otsus. Kebijakan turun dari Jakarta sudah benar, tetapi implementasi di lapangan tidak benar.

"Jadi pemerintah harus kerja benar perhatikan keterwakilan masyarakat dan keseimbangan wilayah di Tambrauw. Tambrauw ini wilayah pemekaran baru, jadi Bupati Tambrauw harus berani pasang badan untuk orang Tambrauw, bukan bicara lain praktek lain. Pemimpin model begini yang buat Otsus gagal," jelasnya.

Kata dia, hasil yang telah diumumkan tidak berpihak ke orang Tambrauw. Hal itu akan membuat mereka akan melakukan konsolidasi semua basis yang ada untuk melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Tambrauw pada Senin, 21 Juni mendatang.

"Mari kita bersatu dan bergerak. Jika kita diam akan ditindas. Bagun dari tidur, hilangkan perbedaan mari kita tuntut hak kita. Pemimpin di Tambrauw sudah cukup kita mengerti mereka waktunya bangkit dan lawan. Bersihkan kerja-kerja kotor di Tambrauw," tegasnya.