Bantu Biaya Penelitian Rektor Universitas Muhammadiyah Enrekang, Baznas Tuai Sorotan

ENREKANG, PEDOMANMEDIA - Baznas Enrekang disorot. Pasalnya bantuan biaya penelitian untuk program doktor Rektor Universitas Muhammadiyah Enrekang Yunus Busa dinilai tak masuk akal.

Dimana, Yunus Busa berada di nomor urut 23 pada daftar penerima bantuan yang beredar di masyarakat. Anehnya nama Yunus tak dilampirkan nomor induk kependudukan dan nomor teleponnya.

Tak hanya itu, yang menjadi sorotan lain, untuk meminta bantuan ke Baznas harus melampirkan surat keterangan tidak mampu.

Mantan Plt Kepala Baznas Enrekang Syawal Sitonda berkilah bahwa isu tersebut penting untuk diluruskan di masyarakat.

"Betul Yunus Busa telah menerima bantuan biaya dari Baznas Enrekang sebesar Rp10 juta, tetapi yang dibiayai Baznas Enrekang adalah biaya penelitian Program Doktor Administrasi Publik, bukan bantuan biaya Penyelesaian Pendidikan," jelasnya. .

"Tentunya dalam penelitian tersebut Baznas Enrekang berkepentingan dalam hasil penelitian itu, setidaknya Baznas mengharapkan kontribusi penelitian tersebut untuk kemajuan Baznas Enrekang," jelasnya.

Syawal mengatakan bahwa dirinya berkepentingan untuk meluruskan isu tersebut.

"Karena saya juga adalah bahagian dari pengurus universitas Muhammadiyah Enrekang," pungkasnya.

Sorotan keras juga datang dari salah satu aktivis masyarakat di kecamatan Enrekang Bao Teha. Ia mengatakan, sangat disayangkan jika alasannya untuk membiayai penelitian tentang Baznas Enrekang.

"Sebelumnya, Baznas telah memberikan bantuan biaya pendidikan kepada beberapa PNS dan orang-orang dekat bupati, bantuan lanjut program Doktor yang belakangan diklarifikasi oleh salah seorang pimpinan Baznas pada saat itu bahwa hanya pinjaman , yang menjadi pertanyaan apakah pengambilan keputusan selama ini di Baznas hanya seperti itu," sorotnya.

"Luar biasa juga itu Plt (Syawal) punya wewenang lebih terkait anggaran, yang saya ketahui hanya kegiatan kegiatan rutin saja yang bisa diambil selama masa transisi. Baznas Enrekang memang selama ini sering disoroti sebab dalam mengelola anggaran cenderung sifatnya tertutup dan tidak ada yang bisa audit secara independen," pungkasnya.