Ada PPKM Mikro, Pemerintah Tetap Isyaratkan Sekolah Tatap Muka di Luar Jawa-Bali

JAKARTA, PEDOMANMEDIA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy tetap memberi kesempatan kepada daerah dengan kasus Covid-19 terkendali untuk memprioritaskan pembelajaran tatap muka (PTM). Menurutnya pembelajaran tatap muka memungkinkan tetap dilakukan.

"Karena bagaimanapun dengan kondisi yang ada saat ini belajar tatap muka masih dibutuhkan. Masih sangat penting. Karena itu kalau tatap muka masih sangat dimungkinkan dan sangat aman, maka laksanakan itu (proses pembelajaran tatap muka)," kata Muhadjir dalam keterangan tertulis, Jumat (9/7/2021).

Mantan Mendikbud itu menegaskan, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara daring hanya dilakukan apabila suatu wilayah dalam keadaan darurat Covid-19 yang membahayakan peserta didik.

"Jangan ikut-ikutan kemudian semuanya berjalan daring. Daring itu yang terpaksa dalam suasana Covid-19 yang sangat mengancam anak-anak sekolah. Tapi kalau betul-betul bisa dipastikan aman sebaiknya tetap tatap muka," tegasnya.

Muhadjir meminta kepada pemerintah daerah untuk dapat memperhatikan kondisi zona Covid-19 di wilayahnya. Kata dia, pemerintah daerah perlu dengan bijak menentukan wilayahnya dari tingkat kelurahan dan kecamatan yang aman untuk menjalankan PTM.

"Saya minta pemerintah daerah jangan hanya cari aman, yang penting enak, enak daring gak usah ngurus sekolah. Itu gak bagus. Jadi kalau sekolah bisa menyelenggarakan pendidikan tatap muka secara aman itu sebaiknya ya pilih tatap muka," tuturnya.

Dalam sebelum lonjakan kasus naik di atas rata rata. Hal ini membuat pembelajaran tatap muka di Jawa dan Bali ditunda. Namun daerah dengan kasus Covid terkendali tetap diberi kesempatan untuk melakukan tatap muka.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marives) Luhut Binsar Pandjaitan mengakui kondisi Covid-19 di Tanah Air sudah parah. Masyarakat diminta benar benar mematuhi aturan PPKM Darurat.

"Keadaan ini sudah parah. Kita harus bekerja sama. Masyarakat harus patuh pada aturan PPKM darurat. Tak boleh ada yang main main dengan ini," kata Luhut.

Luhut mengatakan, dalam 10 sampai 12 hari ke depan, angka kasus Corona akan memuncak. Masyarakat harus membatasi interaksi untuk keselamatan bersama.

Luhut mengaku heran dengan masih tingginya mobilitas dan ketidakdisiplinan warga di masa PPKM Darurat ini. Menurutnya, jika hal ini masih terus terjadi akan mempersulit penanganan COVID-19.

"Dari hasil Google map kami masih kami lihat gerakan-gerakan itu cukup banyak, sehingga kalau ini terus terjadi saya kira akan mempersulit kita semua dan akan menyumbang orang yang bisa cedera atau kena COVID karena ketidakdisiplinan saudara dan itu bisa saudaramu, bisa keluargamu, bisa anak istrimu dan bisa dirimu sendiri," papar Luhut.

Karena itu, Luhut pun berpesan agar masyarakat tidak menganggap enteng pandemi COVID-19 ini. Dia meminta agar masyarakat bekerjasama untuk menangani pandemi ini.

"Hanya itu pesan saya. Saya ingin tidak ada yang boleh main-main mengenai ini, kita harus kompak mengenai ini dan saya juga minta sekali lagi jangan ada berita memojokkan kiri kanan, kita harus kompak menghadapi masalah ini, karena masalah ini betul-betul masalah dunia," pungkas dia.