JAKARTA, PEDOMANMEDIA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membongkar ulah sejumlah pemerintah provinsi, kabupaten dan kota di tanah air yang sengaja mendeposito dana di bank untuk diambil bunganya. Perilaku ini membuat realisasi belanja minim, dan mengorbankan kepentingan masyarakat.
"Totalnya Rp 252,78 triliun. Dengan rincian provinsi sekitar Rp 76,78 triliun. Dana itu disimpan dalam bentuk simpanan deposito. Lalu kabupaten kota ditotal Rp 167,13 triliun di dalam deposito," jelas Tito dalam teleconference soal pengendalian inflasi, Kamis (22/10/2020).
Tito mengungkapkan, dana besar ini sengaja diendapkan di bank untuk diambil bunganya. Akibatnya realisasi belanja tak tercapai dan dana tidak beredar di masyarakat.
"Yang diuntungkan segelintir pengusaha. Mereka menikmati bunga tersebut. Masyarakat menjadi korban karena program pemulihan ekonomi tidak berjalan," terang Tito.
Mengendapnya dana di bank juga membuat program daerah dan pusat tidak sinkron. Menurut Tito, banyak program tidak berjalan. Bahkan sampai Oktober realisasi belanja baru mencapai 50%, dari yang idealnya sudah di angka 70%.
Kata Tito, waktu tersisa dua setengah bulan. Untuk bisa mencapai target realisasi kemungkinannya kecil karena dua pekan terakhir di bulan Desember tak ada lagi belanja.
Saat ini realisasi belanja daerah baru 51,83% atau di bawah rata-rata nasional. Provinsi 54,93% dari 34 provinsi. Sementara kabupaten hanya 50,60%.
Tito menyatakan, di sisa akhir tahun ini pihaknya akan melakukan evaluasi secara mingguan. Kemendagri akan menurunkan tim untuk memeriksa dan mencari tahu mana saja daerah yang minim belanjanya.
Ia memastikan akan mengambil langkah administratif terhadap pemda yang masih mengendapkan APBD. Langkah itu disebutnya akan memberi konsekuensi terhadap pemda.
"Karena itu saya minta kepala daerah segera memanfaatkan waktu tersisa ini. Segera realisasikan belanja agar program pemulihan ekonomi bisa berjalan," tandasnya.
BERITA TERKAIT
-
Mendagri Minta Kepala Daerah Mawas Diri: Hati-hati Korupsi dan Inefisiensi
-
Inflasi di Daerah Naik Turun, Tito Singgung Kinerja Kepala Daerah
-
Tito dan Maruarar Puji Inovasi Layanan Publik Makassar: Cepat-Transparan
-
Tito Ungkap Kerugian Negara di Kasus Beras Oplosan Hampir Rp100 Triliun
-
Sah! Mendagri Setujui Andi Zulkifly jadi Sekda Makassar