Selasa, 07 September 2021 20:46

Merasa Kehilangan Hak untuk Dipilih Jadi Capres, Anggota LSM Ini Gugat UU Pemilu

Sejumlah pasal dalam UU Pemilu No 7 tahun 2017 digugat LSM di Mahkamah Konstitusi (int)
Sejumlah pasal dalam UU Pemilu No 7 tahun 2017 digugat LSM di Mahkamah Konstitusi (int)

Pada norma tersebut hak konstitusi untuk dipilih menjadi Capres dan Cawapres hanya diperuntukkan bagi kelompok partai politik, sedangkan bagi rakyat yang bukan kelompok partai politik tidak terdapat norma yang mengaturnya

JAKARTA, PEDOMANMEDIA - Menganggap beberapa pasal dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7/2017 berpotensi menghilangkan hak konstitusionalnya untuk dipilih sebagai calon presiden dan wakil presiden, sejumlah pihak memohonkan uji materi 18 pasal UU Pemilu di Mahkamah Konstitusi.

Sejumlah pihak itu masing-masing adalah Martondi dan Naloanda selaku Ketua Umum dan Bendahara Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) Rumah Rakyat.

Kemudian Muhammad Gontar Lubis dan Muhammad Yasid selaku perseorangan warga negara yang berprofesi sebagai karyawan swasta dan wiraswasta.

Baca Juga

Melalui kuasa hukumnya, Muhammad Yunan Lubis mengatakan pasal-pasal yang diajukan untuk diuji masing-masing adalah Pasal 221, Pasal 222, Pasal 223, Pasal 224, Pasal 225, Pasal 226.

Lalu, Pasal 227, Pasal 228, Pasal 229, Pasal 230, Pasal 231.

Kemudian, Pasal 232, Pasal 233, Pasal 234, Pasal 235, Pasal 236, Pasal 237, serta Pasal 238.

Dia tidak menampik, para pemohon merasa kehilangan haknya untuk dipilih sebagai calon Presiden dan atau Wakil presiden. Sebab akibat pasal itu, mereka yang boleh dipilih sebagai calon presiden dan wakil presiden hanyalah dari kalangan partai politik.

"Pada norma tersebut hak konstitusi untuk dipilih hanya diperuntukkan bagi kelompok partai politik, sedangkan bagi rakyat yang bukan kelompok partai politik tidak terdapat norma yang mengaturnya," kata Yunan dalam sidang pemeriksaan pendahuluan di MK yang disiarkan secara daring, Selasa (7/9/2021).

"Akibatnya, para pemohon berpotensi kehilangan peluang untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden," ujarnya.

Padahal, kata dia, MK dalam Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 dan Nomor 102/PUU-VII/2009 menyatakan setiap rakyat warga negara Indonesia mempunyai hak konstitusi untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan presiden dan wakil presiden.

Oleh karena itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta agar Mahkamah membatalkan UU Pemilu sepanjang ketentuan mengenai pengusulan bakal calon presiden dan wakil presiden dan penetapan pasangan presiden dan wakil presiden.

Editor : Muh. Chaidir
#UU Pemilu #LSM gugat UU Pemilu #Aturan pilpres digugat #Mahkamah Konstitusi
Berikan Komentar Anda