Rabu, 15 September 2021 18:50

Dimintai Penjelasan Dana Reses Masa Pandemi, Ketua DPRD Bulukumba: Klarifikasinya ke Sekwan atau Polda

Sejumlah aktivis dari Forum Advokasi Masyarakat Sipil (FAMS) mendesak Kejaksaan Tinggi Sulsel mengusut kasus dugaan korupsi dana Reses Fiktif DPRD Bulukumba (ist)
Sejumlah aktivis dari Forum Advokasi Masyarakat Sipil (FAMS) mendesak Kejaksaan Tinggi Sulsel mengusut kasus dugaan korupsi dana Reses Fiktif DPRD Bulukumba (ist)

Meski menolak memberi penjelasan, namun Ketua DPRD Bulukumba H Rijal meminta PEDOMANMEDIA melakukan klarifikasi pada Sekwan ataupun Polda

BULUKUMBA, PEDOMANMEDIA - Ditengah pro dan kontra aksi kocar-kacir pengembalian uang reses di masa pandemi (tahun 2020) oleh 36 Anggota DPRD Bulukumba.

Ketua DPRD Bulukumba H Rijal yang sedianya dimintai tanggapannya malah menolak memberikan penjelasan.

Saat dimintai waktu untuk wawancara via telepon seluler, H Rizal menolak memberi penjelasan. Dia mengatakan dirinya sementara memimpin rapat Bamus.

Baca Juga

Dia menuturkan, jika dirinya telah memberi penjelasan pada beberapa media. "Maaf kami sedang memimpin rapat Bamus, (terkait itu) saya sudah memberikan komentar pada beberapa media," tukasnya saat dikonfirmasi seluler.

Namun begitu, Rijal yang seolah diseret mengatakan hal mengejutkan. Selain meminta agar klarifikasi dilakukan langsung kepada Sekretaris Dewan. Dia juga meminta agar melakukan klarifikasi pada pihak Polda.

"Adapun yang kita mau klarifikasi silahkan ke Sekwan dan Polda," pungkasnya menutup percakapan.

Pernyataan itu tentu mengejutkan, hanya saja saat ditanyai lebih jauh melalui pesan WhatsApp. H Rijal tak lagi menggubris.

"Izin pak Ketua, mengklarifikasi ke Polda maksudnya seperti apa? Apakah penyidik Polda sudah menangani dugaan pidana kasus ini? Atau seperti apa," tanya redaksi Pedoman.media.

Namun alih-alih menjawab, H Rijal justru tak lagi menggubris.

Sementara itu mencoba menelusuri keterangan tersebut, Direktur Direktorat Kriminal Khusus Polda Sulsel, Kombes Pol Widoni Fedri hingga berita ini diterbitkan belum memberi jawaban.

Pro dan kontra atas penggunaan dana reses 36 orang Anggota DPRD dimasa Pandemi Covid-19 terus bergulir

Akibat pengembalian dana reses tahun anggaran 2020 tepatnya saat pandemi. Sejumlah pendapat bermunculan, termasuk pendapat terkait pengembalian dana oleh 36 Anggota DPRD Bulukumba tersebut dianggap telah menutup celah pengusutan pidana. sebab tidak ada lagi kerugian negara.

Namun meski demikian, Forum Advokasi Masyarakat Sipil (FAMS) menganggap kejadian belum bisa dianggap clear pasca pengembalian. Sebab diduga kuat ada niatan korup sejak awal.

Apalagi saat itu telah jelas kegiatan reses yang syarat dengan pengumpulan massa tidak boleh dilakukan mengingat masa itu masa awal pandemi Covid-19.

"Inikan yang jadi masalah. Jelas saja pandemi kok anggaran untuk reses dikeluarkan. Padahal reses ataupun kegiatan dengan pengumpulan massa tidak boleh dilakukan," tukas Uchiha Murata, Jendral Lapangan aksi FAMS beberapa waktu lalu di halaman Kejaksaan Tinggi Sulsel.

Menanggapi hal itu Guru Besar Hukum Pidana Universitas Muslim Indonesia, Prof Hambali Thalib menilai pengembalian kerugian negara memang telah diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Tipikor, dimana dikatakan pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan pidana.

Hanya saja dalam kasus itu, penyelikan belum dilakukan sehingga memang bisa saja penyidik menganggap itu clear sebab tidak ada kerugian negara.

Namun diluar itu, mengingat niatan perbuatannya belum dibuktikan dan hal itu ternyata menjadi kecurigaan warga dalam hal ini LSM. Penyidik sebaiknya melakukan tahap klarifikasi. "Yah tapi lagi-lagi itu tergantung keputusan penyidik, sebab pasti menangani perkara ada pertimbangan-pertimbangan yang menjadi hak mereka," ujarnya.

Namun diluar itu Kata Hambali, untuk membuktikan apakah ada niatan, tentu kasus ini bisa bermula dari menggali keterangan Sekertaris dewan.

"Reses kan adalah kegiatan mengumpulkan orang atau konstituen anggota DPRD untuk menyerap aspirasi. Tapi kalau sudah jelas aturannya bahwa reses dimasa pandemi dilarang. Tentu ditanyai dulu kenapa Sekwan ini mengeluarkan anggaran itu. apakah resenya dilakukan dengan cara daring, atau apakah tujuan anggaran itu dan tentu saja apakah ada yang mendesak itu supaya dicairkan," " terangnya.

Olehnya Guru besar Ilmu Hukum Pidana itu menjelaskan, masyarakat termasuk LSM memang memiliki hak untuk mencurigai hal itu dan penyidik yang mendapatkan laporan harus menjelaskan alasan, kalaupun kasus itu tidak bisa ditindaklanjuti ke penyidikan ataupun penyelidikan nantinya.

Sementara itu Sekretaris Dewan DPRD Bulukumba Abdul Rahman memang sebelumnya mengakui jika 36 Anggota DPRD Bulukumba sudah melakukan pengembalian pada Mei 2021 lalu dengan total sebesar Rp 936 juta.

Dia juga mengaku jika sebenarnya BPK dan DPRD Bulukumba hanya berbeda pahaman soal Reses.

"Kami menganggap reses itu adalah semua kegiatan di luar sekretariat, sementara BPK menganggap berbeda. Makanya ini hanya beda pemahaman saja, tukasnya.

Hanya saja, dia tak menampik hasil audit BPK penting untuk dilaksanakan, mengingat hal itu sudah diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Sehingga pada prosesnya, 36 Anggota DPRD Bulukumba akhirnya melakukan pengembalian pada kas negara sebesar Rp 936 juta. (Tim Redaksi)

 

Editor : Muh. Chaidir
#Pedoman Media #Dana Reses masa Pandemi #Ketua DPRD Bulukumba #Dugaan Dana Reses Fiktif
Berikan Komentar Anda
Epaper
Cover Epaper
Populer