Bawaslu Bulukumba Launching Desa Anti Politik Uang

BULUKUMBA, PEDOMANMEDIA - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bulukumba melaunching Desa Benteng Palioi, Kecamatan Kindang, sebagai Desa Anti Politik Uang, Minggu (25/10/2020). Langkah ini dilakukan sebagai upaya membangun kesadaran demokrasi untuk Pilkada Bulukumba yang berintegritas.

Launching desa Anti Politik Uang itu dihadiri Ketua dan Anggota Bawaslu Bulukumba, Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Kindang, Kapolsek Kindang serta Kepala Desa Benteng Palioi.

Ketua Bawaslu Bulukumba Ambo Radde mengatakan, launching ini dilakukan atas dasar kesamaan pandangan antara Bawaslu dengan masyarakat desa Benteng Palioi untuk bersama-sama mengawasi dan menolak politik uang serta praktik-praktik pelanggaran atau kecurangan lainnya.

"Kesadaran masyarakat harus kita bangun dengan baik, karena sejatinya masyarakat adalah subjek pengawasan. Apabila masyarakat telah sadar, maka saya kira tidak ada lagi yang menjadi persoalan dalam pemilihan," katanya.

Adanya Desa Anti Politik Uang ini, pihaknya berharap kepada seluruh masyarakat Desa Benteng Palioi memberikan contoh yang baik, harus melakukan pencegahan terhadap pelanggaran yang akan terjadi pada proses Pilkada Bulukumba

"Desa Anti Politik Uang ini adalah salah satu upaya pencegahan yang terus dilakukan Bawaslu secara berkesinambungan terhadap hal-hal yang dapat merusak kehidupan berdemokrasi termasuk menolak praktik politik uang," tambahnya.

Di tempat yang sama, Kepala Desa Benteng Palioi Syarifuddin menyampaikan terima kasih atas dipilihnya Benteng Palioi sebagai Desa Anti Politik Uang.

"Kami bersama masyarakat berkomitmen untuk menolak politik uang, ini adalah uapaya kita bersama agar Pilkada 2020 berlangsung secara berintegritas," jelasnya.

"Kami yakin desa benteng palioi dapat menjadi pilot project dan menjadi contoh untuk desa lain di Kabupaten Bulukumba. Sebagai tindak lanjut, kita berharap koordinasi antara pemerintah desa dan Bawaslu dapat menghadirkan kegiatan-kegiatan yang bermuatan pendidikan demokrasi kepada masyarakat," tambah Syarif.