Kamis, 07 Oktober 2021 19:59

Rehab Sekolah di Takalar Bernilai Rp28 M Terindikasi Korupsi, Laksus Desak Pengusutan

Direktur Laksus Muh Ansar (kanan)
Direktur Laksus Muh Ansar (kanan)

Sejak awal proses administrasi proyek itu sudah bermasalah. Salah satunya, nomenklatur proyek adalah rehabilitasi fisik.

TAKALAR, PEDOMANMEDIA - Lembaga Anti Korupsi Sulawesi Selatan (LAKSUS) menemukan indikasi korupsi dalam proyek rehabilitasi sekolah di Kabupaten Takalar. Laksus mendesak aparat penegak hukum memulai pengusutan.

"Aparat penegak hukum harus segera mengusut proyek ini. Karena ini anggaran besar. Kami menemukan ada indikasi kerugian negara," terang Direktur Laksus Muh Ansar, Kamis (7/10/2021).

Ansar menyebutkan, rehabilitasi gedung SD dan SMP di Takalar menelan anggaran Rp28 miliar. Di antaranya ada 41 gedung SD dan enam SMP ditetapkan sebagai penerima bantuan.

Baca Juga

Menurut Ansar, sejak awal proses administrasi proyek itu sudah bermasalah. Salah satunya, nomenklatur proyek adalah rehabilitasi fisik dan pengadaan barang yang disatukan

"Padahal seharusnya pembangunan fisik dan pengadaan harus terpisah karena realisasi anggaran tidak bisa digabung dalam satu akun rekening," ujar Ansar.

Dia mempertanyakan tentang proyek yang dilampirkan pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dengan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Menurut dia, dalam tender proyek, bunyi paket yang ditampilkan rehabilitasi sekolah bersama perabotnya.

Ansar menduga adanya dugaan monopoli di dalam proyek itu. Bahkan sejumlah rekanan yang ditunjuk untuk rebilitasi ratusan sekolah ditengarai tidak berkompoten.

Saat ini, proyek untuk memperbaiki sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) itu tengah berlangsung.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Rakmadi mengatakan sekolah yang direhabilitasi itu berdasarkan data pokok pendidikan (dapodik) masing-masing sekolah. Menurut dia, data fisik dan kondisi sekolah dilaporkan oleh operator untuk kemudian diseleksi oleh Kementerian Pendidikan.

Rakmadi mengatakan, pihaknya tidak punya kewenangan menentukan sekolah yang akan diperbaiki atau mendapat fasilitas berupa perabot sekolah.

Kata dia, sekolah sangat berperan penting dalam hal pelaporan data sebelum ditentukan untuk mendapatkan rehabilitasi.

"Kami hanya menerima barang jadi dari Kementerian dan kemudian dilakukan penunjukan rekanan di ULP," ujar Rakmadi.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Takalar, Muhammad Irfan belum memberi keterangan ihwal penunjukan rekanan proyek tersebut. Yang bersangkutan tidak berada di kantornya saat hendak dikonfirmasi. Nomor telepon Irfan juga tidak aktif saat dihubungi.

"Bapak belum masuk kantor, biasanya dia ke rumah jabatan Bupati atau ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya," ujar salah seorang staf kepada wartawan.

Editor : Muh. Syakir
#Laksus #Dugaan Korupsi #Proyek Sekolah di Takalar
Berikan Komentar Anda
Epaper
Cover Epaper
Populer