Jumat, 30 Oktober 2020 09:20

Banyak Belanja Aneh, Dugaan Korupsi Dana Covid-19 Tator Dilapor ke KPK

Bukti laporan Format ke KPK soal dugaan korupsi dana Covid-19 Tator.
Bukti laporan Format ke KPK soal dugaan korupsi dana Covid-19 Tator.

Ada 10 item dugaan temuan yang terindikasi terjadi tindak pidana korupsi yang dilaporkan Format. Terutama pada proses pengadaan barang dan jasa yang tidak transparan dan akuntabel.

MAKASSAR, PEDOMANMEDIA - Badan Pengurus Forum Mahasiswa Toraja (Format) resmi melaporkan dugaan penyalahgunaan anggaran Covid-19 di Kabupaten Tana Toraja Ke Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Selasa (27/10/2020). Format menduga banyak penggunaan anggaran Covid tak rasional.

"Total anggarannya Rp 75 miliar. Ini terindikasi terjadi tindak pidana korupsi. Bagaimana tidak, besarnya anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten Tana Toraja tidak berbanding lurus dengan implementasi di lapangan yang justru menimbulkan banyak protes dari berbagai kalangan termasuk dari anggota DPRD," terang Ketua Format Heriadi dalam rilis yang diterima PEDOMANMEDIA, Jumat (30/10/2020).

Menurut Heriadi, dari awal pihaknya sudah mengingatkan Pemkab Tana Toraja agar berhati-hati dalam pengelolaan anggaran Covid-19. Sebab anggarannya sangat fantastis dan rawan dikorupsi.

Baca Juga

Ada 10 item dugaan temuan yang terindikasi terjadi tindak pidana korupsi yang dilaporkan Format. Terutama pada proses pengadaan barang dan jasa yang tidak transparan dan akuntabel.

Penggunaan anggaran yang tidak transparan misalnya rincian pengelolaan anggaran yang tidak bisa diuraikan secara detail. Pada item ini juga tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh satgas Covid-19.

Selanjutnya peyaluran bantuan yang tidak merata serta ada dugaan markup anggaran dalam pengadan barang dan diduga ada kegiatan fiktif.

"Kami menduga bahwa ada yang memanfaatkan penggunaan anggaran Covid-19 ini untuk kepentingan politik mengingat momentum pilkada akan digelar dalam waktu dekat," jelasnya.

Sebagaimana analisa beberapa lembaga riset, kata Heriadi, dana Covid-19 sangat retan dikorupsi untuk kepentingan pemilihan kepala daerah oleh incumbent. Sehingga terlihat jumlah penganggaran dana Covid-19 sangat tidak rasional.

"Tana Toraja kan bukan zona merah. Tapi pemerintah terkesan memanfaatkan situasi pandemi untuk kepentingan tertentu," katanya.

Dijelaskan Heriadi, secara rinci temuan-temuan itu diuraikan dalam laporan ke KPK. Adapun data temuan dugaan peyelewangan anggaran Covid bersumber dari investigasi langsung di lapangan dan beberapa laporan masyarakat serta pemberintaan media.

"Ini sebagai bentuk komitmen kami dari forum mahasiswa Toraja dalam mengawal penggunaan anggaran Covid-19. Oleh karena itu kami percayakan kepada lembaga KPK untuk proses hukum lebih lanjut dan berharap agar segera turun langsung melakukan peyelidikan terkait dugaan yang kami laporkan," imbuhnya.

Seperti diketahui Pemkab Tana Toraja menghabiskan anggaran sekitar Rp 53,8 miliar untuk penanganan Corona selama delapan bulan terakhir. Sektor kesehatan menelan anggaran terbesar yakni mencapai Rp 27,2 miliar.

Ada tiga sektor yang menjadi sasaran penanganan Corona. Yakni sektor kesehatan, sosial dan ekonomi.

Di mana total anggaran di bidang kesehatan Rp 36.040.370.000 dan terealisasi Rp 27.256.012.863. Sementara total anggaran di bidang sosial sebanyak Rp 32.427.870.000 dan terealisasi Rp 24.088.760.137.

Sedangkan total anggaran di bidang penanganan dampak ekonomi sebanyak Rp 5.531.760.000 dan terealisasi Rp 2.539.777.000.

Penulis : Andarias Padaunan
Editor : Muh. Syakir
#Anggaran Covid-19 #Pemkab Tator #KPK #Korupsi Covid-19 #Format
Berikan Komentar Anda