Rabu, 04 November 2020 09:07

Editorial

UMP Naik Cuma "Pelipur Lara"

Ilustrasi
Ilustrasi

Kenaikan UMP dinilai tak berbanding lurus dengan risiko dunia usaha di tahun mendatang. Para buruh menyatakan kenaikan UMP di bawah 5 persen bukan untuk buruh. Tapi demi merawat citra politik penguasa.

MAKASSAR, PEDOMANMEDIA - Empat gubernur memilih menaikkan upah buruh (UMP) 2021 meski pemerintah pusat merekomendasi tak ada kenaikan. Tapi alih-alih dapat pujian, kenaikan itu justru dicibir.

Para gubernur dinilai sekadar berlomba membangun citra. Hanya memburu reputasi politik agar dianggap berpihak pada nasib buruh. Buktinya, kenaikan UMP tak signifikan. Kata buruh kenaikannya "sekadar pelipur lara". Sama sekali tak mencerminkan keberpihakan.

Sementara di 2021 ancaman PHK mengintai. Jika kontraksi ekonomi tak bisa diatasi, akan ada gejolak ketenakerjaan yang serius. Belum lagi pemberlakuan UU Omnibus Law yang masih meninggalkan banyak prokontra.

Baca Juga

Para pengamat menyebut tahun 2021 akan menjadi tahun berat bagi dunia usaha. Akan banyak perusahaan yang gagal kinerja. Ada dua problem besar yang dihadapi. Pertama berkepanjangannya pandemi. Dan kedua Indonesia gagal keluar dari resesi di awal 2021.

Karenanya, kenaikan UMP dinilai tak berbanding lurus dengan risiko dunia usaha di tahun mendatang. Para buruh menyatakan kenaikan UMP di bawah 5 persen bukan untuk buruh. Tapi demi  merawat citra politik penguasa.

Usai pemerintah pusat mengeluarkan rekomendasi tak ada kenaikan UMP 2021, empat provinsi mengambil langkah berbeda. Gubernur di 4 provinsi memutuskan tetap naik dengan persentase beragam.

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah memutuskan turut menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2021 sebesar 2%. Kenaikan 2% ini menjadikan UMP Sulsel sebesar Rp 3.165.876 per bulan.

Kenaikan akan berlaku efektif per 1 Januari 2021. Kebijakan penyesuaian UMP ini diputuskan 31 Oktober lalu bersamaan dengan tiga provinsi lainnya di Jawa.

Penyesuaian 2% adalah angka realistis kata NA dengan melihat kondisi ekonomi yang masih terdampak pandemi. Meski secara nasional ada edaran tak ada kenaikan UMP tahun depan, akan tetapi Sulsel memilih alternatif berbeda karena beberapa pertimbangan. Pertama, kenaikan masih mungkin dilakukan dengan penyesuaian yang rasional.

Kedua, dunia usaha bergerak lebih baik dalam dua bulan terakhir. Pada 2021 NA mengaku optimistis kinerja perusahaan akan lebih bergairah.

Selain Sulsel, tiga daerah juga telah memutuskan kenaikan UMP. Masing-masing Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Di Yogya, Gubernur Sultan Hamengkubuono memutuskan kenaikan sebesar 3,54 persen dibandingkan tahun lalu. UMP DIY 2021 sebesar Rp 1.765.000.

Sementara itu Pemprov Jatim menetapkan kenaikan UMP sebesar 5,65 persen. Kenaikan ini menggenapkan UMP Jatim di 2011 sebesar Rp 1.868.777.

Jawa Tengah juga memutuskan kenaikan UMP 2021 usai pertemun dengan serikat pekerja dan Dewan Pengupahan. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan kenaikan ini telah mempertimbangkan kepentingan buruh dan dunia usaha. Meski masih terdampak pandemi, UMP tetap dinaikkan guna mengakomodir hak hak buruh.

Editor : Muh. Syakir
#UMP 2021 #Buruh #Resesi #Pandemi Corona #Editorial
Berikan Komentar Anda