2 Pekan Omicron Tembus 400 Kasus, Perjalanan ke LN Harus Disetop

JAKARTA, PEDOMANMEDIA - Kasus Omicron menembus 414 kasus per Sabtu (9/1/2022). Penularan imported case dari Arab Saudi dan Turki masih mendominasi.

90% pasien yang tertular dilaporkan telah menjalani vaksinasi. Namun hingga kini Kemenkes melaporkan tak ada gejala berat pada pasien Omicron yang dikaratina.

Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan dr Siti Nadia Tarmidzi mengatakan, tingginya infeksi dari imported case karena masih banyaknya masyarakat yang melakukan perjalanan ke luar negeri. Menurutnya, ini harus bisa dicegah.

"Sebagian besar kasus Omicron berasal dari pelaku perjalanan luar negeri. Karena itu masyarakat diharapkan menunda dahulu jika ingin pergi ke luar negeri," katanya, dikutip dari keterangan resmi Kemenkes, Senin (10/1/2022).

Dari total kasus yang dilaporkan sejauh ini, ada 31 penularan atau transmisi lokal Omicron. Seluruh kasus Omicron yang ditemukan umumnya sudah divaksinasi lengkap.

Omicron memiliki tingkat penularan yang jauh lebih cepat dibandingkan varian Delta. Di Indonesia, pergerakan Omicron terus meningkat sejak pertama kali dikonfirmasi pada 16 Desember 2021.

Hanya saja sampai saat ini pemerintah belum mengeluarkan kebijakan untuk menyetop perjalanan ke luar negeri (LN). Padahal infeksi dari kasus perjalanan ke LN mendominasi hingga 90%.

Kemenkes menyebut sebanyak 99% kasus Omicron yang diisolasi memiliki gejala ringan atau tanpa gejala. 97% kasus didominasi oleh pelaku perjalanan luar negeri dan berasal dari Provinsi DKI Jakarta.

Selanjutnya sebanyak 4,3 persen kasus memiliki komorbid seperti Diabetes Melitus dan Hipertensi, serta 1 persen kasus membutuhkan terapi oksigen.

Omicron memiliki tingkat penularan yang jauh lebih cepat dibandingkan varian Delta. Sejak ditemukan pertama kali pada 24 November 2021 di Afrika Selatan, kini Omicron telah terdeteksi di lebih dari 110 negara dan diperkirakan akan terus meluas. Di level nasional, pergerakan Omicron juga terus meningkat sejak pertama kali dikonfirmasi pada 16 Desember 2021.