Agenda Wapres di Makassar, Sosialisasi MPP hingga Cicipi Gula Tala

MAKASSAR, PEDOMANMEDIA - Wakil Presiden Ma’ruf Amin akan melakukan kunjungan kerja ke Makassar, Sulawesi Selatan, Senin besok (31/1/2022). Wapres dijadwalkan melakukan rapat sosialisasi mal pelayanan publik dan meninjau sejumlah produk UMKM.

Rapat akan berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Selain itu, rencananya Wapres didampingi Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman akan meninjau produk UKM yang dipamekan di lobi kantor gubernur.

Adapun UKM yang ditampilkan berupa UKM Callodo dari Luwu Utara dengan produk permen cokelat dan UKM kerajinan atap konjo dari Bulukumba. UMKM ini memproduksi peralatan rumah tangga dari daun lontar.

Selain itu, ada juga UMKM perajin perak borong dari Makassar dengan produk kerajinan perak, lalu UKM Koperasi Sutera Sengkang dari Wajo dengan produk kain tenun sutera.

Wapres juga mencicipi beberapa produk dari UKM CV Coconut Internasional Indonesia dengan produk Teh Nipah, Sanrego herbal, briket dan gula tala.

UMKM Sulsel Tumbuh

Di Sulsel, UMKM pada tahun 2021 tumbuh sebanyak 1.565.134 unit usaha. Angka ini meningkat sebesar 24% dari tahun 2020 yaitu sebanyak 1.262.952 unit usaha. Pemprov Sulsel terus berupaya dalam program pemberdayaan UMKM.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel, Abdul Malik menyampaikan, Plt Gubernur selalu berupaya dalam peningkatan dan pengembangan UMKM. Di antaranya peningkatan kualitas produk melalui konsultasi kemasan produk bagi UMKM, fasilitasi sertifikasi produk, pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan SDM bagi UMKM.

Diharapkan dengan kedatangan Wapres, mampu memberikan dorongan untuk peningkatan dan pengembangan UMKM.

Sementara itu, di Pemprov Sulsel juga telah memiliki layanan Mal Pelayanan Publik (MPP). Hadirnya ini untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan pada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Serta meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha atau ease of doing business (EODB) di Sulsel.

Dalam menghadirkan Mal Pelayanan Publik ini dengan pendekatan sistem digital yang dapat memangkas biaya. Dengan memanfaatkan aset fisik yang sudah ada, hadirnya MPP ini dengan efisiensi anggaran dari perencanaan Rp40 miliar menjadi Rp400 juta lebih.

MPP ini melayani 321 jenis perizinan dan non-perizinan dari 23 sektor OPD teknis.