Perekrutan Tenaga Ad Hoc Rawan Titipan, KPU Enrekang: Harus Diawasi

ENREKANG, PEDOMANMEDIA - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Enrekang Kasman menyarakan kepada awak media untuk mengawasi proses perekrutan tenaga ad hoc di KPU. Sebab dalam perekrutan ini biasanya rawan disodorkan orang titipan.

"Jangan sampai ada titipan dari oknum-oknum yang mempunyai kepentingan politik untuk melakukan segala cara menitip penyelenggara lewat PPK atau PPS demi mencapai tujuannya," kata Kasman saat ngopi bersama awak media di Enrekang, di Warkop Ideologi Enrekang, Jumat (10/06/2022) lalu.

Selain itu, Komisioner yang membidangi tekhnis kepemiluan ini mengatakan terkait agenda Bawaslu kedepan bersamaan dengan agenda KPU. Apalagi, kata Kasman, penyelenggaraan Pemilu kedepan akan lebih rumit dibandingkan dengan pemilu 2019 lalu, karena pemilu kali ini adalah pertarungan politik yang diselenggarakan oleh tiga penyelenggara pemilu yaitu KPU, Bawaslu dan DKPP.

"Saya berharap kepada rekan-rekan media agar menjadi penyeimbang di tengah publik, karena serbuan informasi di media sosial sangat kencang yang kebenaran informasi tersebut masi diragukan dan tidak terverifikasi. Kami penyelenggara butuh untuk diawasi oleh media kalau tahapan sudah berjalan," pesannya.

Kasman pun menjelaskan, untuk pemilu mendatang, tenaga KPPS berjumlag lebih dari 5000 orang, kemudiam PPK 100 orang lebih, dan PPS kurang lebih 400 orang. Belum lagi sekertarisnya.

"Jadi petugas yang ada di lapangan integritas kelakuannya dan latar belakangnya tidak mungkin kami ketahui semua. Sehingga kami sarankan rekan-rekan media dapat membantu memberitakan karena ketika itu sudah di

followup media tentang integritas mereka maka menjadi tanggung jawab kami sebagai pengguna untuk menanganinya," ucapnya.

Ia pun berharap media bisa memberikan informasi kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengawasan proses Pemilu 2024 mendatang agar bisa mewujudkan pemilu yang beradap.

"Ada beberapa poin penting yang harus menjadi perhatian bagi media untuk melakukan pengawasan pada proses pemilu. Dimana mulai dari proses pencalonan karena dipoin ini betul betul syarat kepentingan dan rawan sengketa, terkait kampanye, proses pendaftaran pemilih, dan perekrutan tenaga edhock," jelas Kasman.