Usai 'Ribut' dengan DPRD, DKPP Diminta Evaluasi Bawaslu Tator
Ditegaskan Rasyid, tidak transparan, artinya banyak peserta yang dirugikan. Dan berpotensi terjadi KKN dalam proses itu.
TATOR, PEDOMANMEDIA – Pemerhati Masyarakat Toraja Rasyid Mappadang mendesak DKPP untuk mengembangkan kinerja Bawaslu Tator yang dianggap tidak dapat menjalankan fungsi dengan baik. Bawaslu dinilai tidak punya sikap menjaga keharmonisan antarlembaga.
"Bawaslu Tator tidak tahu kedudukan forkopimda dan siapa-siapa yang terlibat di muspida. Sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik. Hal-hal semacam ini kami berharap kepada DKPP selaku Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk segera turun turun Bawaslu Tator," ujar Rasyid saat ditemui di gedung DPRD Tator, Selasa (1/11/2022).
Ini disampaikan Rasyid sebagai tanggapan atas silang pendapat yang terjadi di antara Bawaslu dan DPRD Tator. DPRD protes karena diundang saat pelantikan panwascam.
Rasyid mengatakan, Bawaslu harusnya paham kedudukan DPRD. Sebagai sesama lembaga yang merorientasi pada publik memang tidak etis DPRD tak diundang. Sementara semua Forkopimda hadir.
"Jadi wajar ini menimbulkan interpretasi macam macam. Apa salahnya diundang. Menurut saya Bawaslu keliru menyebut tak ada aturan mengundang DPRD," ujar Rasyid.
Kata Rasyid, ini bukan soal regulasi. Ini soal attitude lembaga.
Rasyid juga mengkritik kinerja Bawaslu. Ia mengatakan bahwa pada saat pemilihan panwascam banyak kejanggalan yang ditemukan. Salah satunya yaitu ada peserta yang lolos namun pada saat pengumuman orang malah digugurkan oleh panitia seleksi.
“Rekrutmen panwascam yang dilakukan oleh tim seleksi panwaskab itu terkesan tidak transparan dan akuntabel. Ini yang sebenarnya perlu dibenahi,” ujar Rasyid.
Ditegaskan Rasyid, tidak transparan, artinya banyak peserta yang dirugikan. Dan mungkin terjadi KKN dalam proses itu.
“Harusnya panwaskab sebagai komisioner mengawal rekrutmen ini, dia harus mengawal bagaimana peserta yang ikut tes di panwascam ini betul-betul memang pihak Panwaskab harus memilih dan kompetitif dalam hal merekrut panwascam yang akan digunakan pada saat kontestasi 2024,” beber Rasyid.
Rasyid mengatakan, sebagai lembaga independen ia melihat ini terkesan maladministrasi. Karena itu harus ada pihak yang kompeten agar masalah ini bisa diselesaikan lebih jauh.
Penulis: Nober Salamba
