ADL Dipangkas, APDESI Tator Ungkap Kesulitan yang Bakal Dihadapi Lembang

TATOR, PEDOMANMEDIA – Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Tana Toraja Pradyan R Londong menyoroti pengurangan alokasi dana lembang (ADL) yang cukup mencolok di 2023. Pengurangan ADL disebut bakal berimbas pada honorarium seluruh perangkat lembang.

“Jadi hari ini Rabu (11/01/2022) saya bersama sejumlah kepala lembang yang terlibat dalam kepengurusan Apdesi Tana Toraja menghadap ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Lembang (DPML). Kami mempertanyakan masalah ADL yang dipangkas. Sebab ini sangat riskan efeknya," terang Pradyan, Rabu (11/1/2023).

Menurut dia, ADL dari Pemda yang dipangkas adalah alokasi untuk gaji perangkat lembang, biaya rapat dan SPPD. Jika ini terjadi, tidak ada jalan lain kecuali turut memangkas honorarium perangkat lembang.

Pradyan menyebut, pengurangan ADL cukup signifikan. Mencapai 30%.

“Tahun lalu kami masih mendapat di angka Rp500 juta lebih. Bervariasi lah ada yang Rp490 juta. Tapi sekarang hampir semua rata lembang hanya mendapat Rp340-360 juta. Jadi secara jumlah sangat turun dan sudah tidak cukup dipakai untuk gajian," tuturnya.

Karenanya, gaji kepala lembang, aparat, BPL, RT, hansip dan hakim adat pasti akan sangat berkurang.

"Ya minimal berkurang sekitar 30% seperti itu, dan bahkan biaya operasional kami di kantor itu sudah tidak ada, karena melihat anggaran 340-360 juta itu hanya cukup di Siltap. Tidak cukup lagi penganggaran biaya operasional, terkait biaya musyawarah, ATK, biaya rapat apa segala macam, SPPD sudah tidak ada,” beber Pradyan.

Pradyan mengatakan, ia bisa memaklumi kondisi itu. Mengingat keuangan daerah belum stabil pasca pandemi. Apalagi menghadapi ancaman resesi di 2023.

"Kami paham bahwa anggaran memang saat ini sangat kurang. Akan tetapi kami berharap Bapak Bupati segera mengeluarkan Perbub. Perbub terkait masalah standarisasi Siltap biar kami bisa membuat APBL secara cepat. Dan kami juga kepala Lembang tidak terbentur dengan Kepala Kampung dan BPL. Sebab kalau Bupati tidak secepatnya mengeluarkan Perbub kami bingung mau dianggarkan ini BPL dengan kepala kampung berapa gajinya," urainya.

Yang menjadi masalah sekarang kata Pradyan, adalah di mana harus mengambil dana operasional kantor seperti biaya musyawarah dan ATK. Sementara ini juga menjadi kebutuhan mendesak.

“Meskipun anggaran kami sangat turun drastis akan tetapi kami seluruh kepala Lembang Tana Toraja tetap memegang teguh prinsip yaitu jabatan kepala Lembang adalah jabatan pengabdian. Kami tidak pernah surut semangat dalam melayani masyarakat. Harapan kami masyarakat bisa memahami kami di lembang-lembang yang sangat minim seperti ini,” ucapnya.

Penulis: Nober Salamba