Rusuh di Morut Tewaskan 3 Orang, PT GNI Diminta Bertanggung Jawab

MORUT, PEDOMANMEDIA - Wakil Ketua DPRD Morowali Utara (Morut), Muhammad Safri angkat bicara terkait kerusuhan antarpekerja di pabrik smelter PT GNI, Sabtu (14/1/2023). Safri meminta PT GNI bertanggung jawab atas insiden yang menewaskan tiga orang itu.

"Kami sangat prihatin dan menyesalkan terjadinya peristiwa di PT GNI kemarin. Kami turut berduka atas meninggalnya tiga orang pekerja tersebut," ucap Safri.

Ketua DPC PKB Morut ini mendesak PT GNI untuk bertanggung jawab penuh atas kejadian tersebut. Safri menyebut peristiwa yang terjadi adalah imbas dari kelalaian perusahaan PT GNI dalam menyikapi sejumlah poin-poin penting.

Kata Safri, poin poin tuntutan itu telah pemerintah daerah dan DPRD Morut sampaikan. Baik dalam RDP ataupun dengan langsung ke PT GNI beberapa waktu lalu. Sejumlah tuntutan dari para pekerja yang telah lama mereka suarakan diabaikan.

"PT GNI harus bertanggung jawab penuh atas peristiwa ini. Ini merupakan imbas dari kelalaian mereka sendiri karena telah mengabaikan sejumlah poin-poin penting yang pemda dan DPRD Morut sampaikan di berbagai kesempatan serta beberapa tuntutan yang disuarakan oleh para pekerja. PT GNI acuh sehingga peristiwa yang terjadi kemarin itu adalah bagian dari akumulasi kesalahan-kesalahan mereka yang tidak disadari," beber Safri.

Safri bahkan menuding PT GNI bebal dan cenderung tidak serius dalam mengaplikasikan semua hasil-hasil pertemuan yang telah disepakati antar perusahaan, pemerintah daerah dan DPRD Morowali Utara serta stakeholder lainnya.

"Setiap ada permasalahan di PT GNI kita langsung terjun ke lapangan melihat dari dekat kemudian mengundang mereka untuk rapat koordinasi mencari solusi-solusi konkret agar masalah-masalah yang timbul tidak terulang kembali. Tapi sepertinya mereka (PT GNI,red) bebal bahkan acuh terhadap komitmen-komitmen yang telah disepakati bersama. Kami hanya dianggap sebelah mata oleh mereka," ungkapnya.

Mantan aktivis PMII ini mencontohkan sikap PT GNI yang tidak komitmen dalam menjalankan kesepakatan yang telah dibuat bersama. Antara lain pola perekrutan tenaga kerja, penerapan K3, penggunaan APD, adanya pemotongan-pemotongan upah di luar ketentuan yang ada hingga persoalan PHK sepihak.

"Awalnya kita semua telah bersepakat untuk mematuhi sejumlah poin-poin penting seperti pola perekrutan tenaga kerja, penerapan K3 yang sesuai aturan, penggunaan APD yang sangat penting untuk pekerja, adanya potongan-potongan upah di luar ketentuan yang ada hingga persoalan PHK sepihak oleh perusahaan. Ini jauh-jauh hari telah kita rapatkan bersama untuk dicarikan solusinya namun tidak diaplikasikan di lapangan. Akibatnya muncul banyak insiden-insiden yang seharusnya tidak perlu terjadi jika perusahaan taat aturan," ucap Safri.

Safri pun meminta pihak berwajib untuk mengusut tuntas peristiwa yang terjadi kemarin. Dirinya juga mendesak Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Perindustrian untuk datang ke PT GNI melakukan investigasi menyeluruh.

"Polisi harus mengusut tuntas insiden di PT GNI kemarin, Meski ini Proyek Strategis Nasional kami mendesak Kemnaker dan Kementerian Perindustrian agar turun ke lapangan melakukan investigasi menyeluruh. Jika ini dilakukan secara sungguh-sungguh, kami yakin banyak pelanggaran yang akan menjadi temuan. Kita tidak ingin kejadian-kejadian seperti kemarin terulang kembali. Tolong, jangan lagi ada nyawa yang melayang hanya untuk sebuah Proyek Strategis Nasional," pungkas Safri.