Laksus Desak Polda Sulsel Usut Proyek Jalan Ollon Tator: Progresnya Amburadul

MAKALE, PEDOMANMEDIA - Lembaga Antikorupsi Sulsel menyoroti progres proyek jalan rabat beton objek wisata Ollon, Tana Toraja. Progres proyek ini dinilai bermasalah.

"Panjang proyek ada 5 km. Kontraktornya CV Marko Utama. Harusnya Desember 2022, proyek ini sudah kelar. Tapi ini justru tidak selesai tepat waktu," ujar Direktur Laksus Muhammad Ansar, Senin (30)1/2023).

Diketahui, proyek jalan Ollon, Kecamatan Bonggakaradeng Tana Toraja pada tahun 2022 lalu mendapat bantuan keuangan dari Pemprov Sulsel sebesar Rp22,5 miliar. Anggaran ini disuntik bersamaan untuk subsidi penerbangan rute Balikpapan-Toraja Airport.

Menurut Ansar, dari investigasi pihaknya, volume fisik jalan Ollon belum sampai 2 km dirabat beton. Itupun baru setengah badan jalan.

Padahal tahun 2023 penyelesaian dan penuntasan infrastruktur jalan ke Ollon kembali dapat kucuran anggaran Pemprov Sulsel Rp27 miliar. Ansar menilai ada masalah serius pada pihak kontraktor.

"Kontraktor ini menurut kami bermasalah. Kerjanya amburadul. Tapi kenapa tidak diblacklist. Bupati Tator melakukan pembiaran," tukas Ansar.

Ansar menegaskan, belum selesainya proyek fisik jalan ke Ollon di pengujung tahun 2022 sesuai progres, harusnya sudah disikapi Pemda. Minimal Bawasda Tana Toraja maupun penegak hukum lainnya sudah melakukan penyidikan.

"Bupati Tana Toraja sebaiknya tidak melakukan pembiaran, apalagi tahun 2023 tambahan anggaran lebih besar lagi dari provinsi Rp27 miliar," tandasnya.

"Sudah pasti jika dilakukan perpanjangan kontrak jalan ke Ollon, rekanan wajib mambayar denda keterlambatan," ujar Ansar.

Ansar menjelaskan, terkait realisasi keuangan harus sesuai kegiatan fisik di lapangan. Karena itu ia mendesak Bupati Tana Toraja mengevaluasi kontraktor jalan Ollon lantaran pekerjaan fisiknya tidak mencapai target akhir tahun.

"Kalau bupati tidak melakukan evaluasi artinya dia bisa ikut dipersoalkan secara hukum. Dia membiarkan kerugian negara terjadi. Dan dia tidak bertindak dengan kewenangannya," ucapnya.

Sudah seharusnya kata dia, kontraktor di-blacklist. Sebab indikasinya jelas. Mereka wanprestasi.

"Bupati Tator hendaknya berani dan tegas evaluasi OPD teknis kelola anggaran kerap menimbulkan permasalahan," pinta Ansar.

Ansar juga mendesak Polda Sulsel turun tangan mengusut proyek bermasalah ini. Ia menyebut banyak proyek berpotensi korupsi di Tator.

"Salah satunya proyek infrastruktur jalan ke Ollon," pungkas Ansar.

Sebelumnya Sekretaris PUPR Tana Toraja, Yanti Sarah Mappiley mengatakan, proyek infra struktur jalan ke Ollon dikebut penyelesaiannya. Kita berharap progres fisik di lapangan terealisasi sesuai target, singkat Yanti.