Anggaran KPU Belum Kucur, PPK-PPS Enrekang Terpaksa Pakai Dana Pribadi

ENREKANG, PEDOMANMEDIA - Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Enrekang mengeluhkan belum kucurnya anggaran KPU. Akibatnya kegiatan PPK dan PPS terpaksa harus dibiayai lewat pinjaman.

Salah seorang anggota PPK mengaku, sejak dilantik menjadi belum ada kucuran anggaran dari KPU. Biaya operasional seperti BBM dan alat tulis kantor (ATK) harus ditanggung sendiri oleh PPK dan PPS.

"Kami pakai dana pribadi dulu. Nanti setelah cair dana dari KPU baru diganti," katanya.

Hal senada diungkapkan seorang anggota PPS. Ia mengatakan, untuk persiapan pelantikan panitia pendaftaran pemilih (pantarli ) menjadi beban bagi PPS. Sebab mereka harus menalangi ATK dan konsumsi dengan dana pribadi.

"Kami pakai dana pribadi. Katanya akan diganti ji nanti kalau sudah cairmi dananya. Tetapi kami ini kan tidak ada uang. Untuk beli bensin saja susah apalagi dibebankan untuk menalangi biaya kegiatan," keluh PPS tersebut.

Komisioner KPU Enrekang Muhammad Yunus mengatakan bahwa tidak benar bahwa PPK dan PPS yang dibebankan untuk menalangi kegiatannya  apalagi harus berhutang ke toko. Karena selama ini KPU yang membiayai kegiatan dan operasional PPK dan PPS. 

"Memang sampai sekarang PPK belum digaji sebab memang anggaran untuk PPK dan PPS belum turun dari KPU RI," jelas Yunus, Jumat (10/2/2023).

Akan tetapi untuk biaya operasional dan kegiatan, KPU yang menalangi dengan menggunakan pengalihan dana dari kegiatan lain. Dijelaskan Yunus, sebelum KPU Enrekang mengalihkan dana dari kegiatan lain untuk membiayai operasional dan ATK di PPK dan PPS, terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan KPU Sulawesi Selatan.

"Dan itu dibolehkan. Tidak melanggar," tegas Yunus.

Senada dengan Muhammad Yunus, Sekretaris KPU Enrekang Suriani Arsyad menampik keluhan PPK. Menurutnya, tidak benar kalau KPU Enrekang membebani PPK dan PPS untuk membiayai operasional dan ATK dengan menggunakan dana pribadi

Menurut Suriani, KPU Enrekang membiayai kegiatan dengan memakai dana KPU dari anggaran bimbingan teknis  (bintek) dan sosialisasi.

"Kami biayai kegiatan PPK dan PPS dengan cara cash dan transfer dan itu tidak mengganggu kegiatan lain yang dananya dialihkan. Karena petunjuk dari KPU RI bahwa apapun yang namanya tahapan itu harus berjalan," tutup Suriani.