Jumat, 24 Maret 2023 10:17

PKS Soroti Jokowi Soal Larangan Buka Puasa Bersama: Konser Black Pink Diizinkan

Joko Widodo
Joko Widodo

Menurut dia, sebuah kebijakan yang diambil mestinya didasarkan pada perlakuan yang setara.

JAKARTA, PEDOMANMEDIA - PKS ikut memberi respons atas kebijakan Presiden Joko Widodo yang meniadakan buka puasa bersama. PKS menilai larangan ini sebagai sikap over protektif pemerintah  yang terkesan tidak adil terhadap umat Islam.

Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan arahan itu mengesankan Jokowi kurang ramah dengan umat Islam. Jika alasan berbuka ini karena Covid-19, kata dia, maka masyarakat pasti ingat hajatan mantu Presiden Jokowi.

Aboe menjelaskan, untuk pengamanan hajatan saja membutuhkan lebih dari dua ribu orang. Sementara tamu undangan mencapai enam ribu orang. Dia mengatakan acara hajatan mantu Jokowi bisa digelar dan aman-aman saja.

Baca Juga

“Kasihan Presiden, sepertinya ada pembisik yang salah kasih masukan. Dengan adanya larangan seperti ini, akan mengesankan beliau kurang ramah dengan umat Islam,” kata Aboe dalam keterangannya, Jumat, 24 Maret 2023.

Aboe bahkan menyoroti gelaran konser Black Pink yang digelar beberapa hari lalu. Acara itu dilangsungkan dengan 70 ribu penonton, tanpa alasan Covid-19 dalam penyelenggaraannya.

“Tapi kenapa tetibanya saat Ramadhan, orang mau buka bersama , alasan Covid-19 kembali muncul?,” ujarnya.p

Oleh sebab itu, Aboe mempertanyakan alasan di balik terbitnya surat arahan Jokowi. Menurut dia, sebuah kebijakan yang diambil mestinya didasarkan pada perlakuan yang setara.

“Jika yang lain bisa ngumpul-ngumpul sampai ribuan orang, kenapa saat buka bersama hal ini jadi dilarang?,” kata dia.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengklarifikasi arahan Presiden Jokowi tentang larangan buka puasa bersama. Arahan tersebut tertuang dalam surat berkop Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor R 38/Seskab/DKK/03/2023 tertanggal 21 Maret 2023. 

"Yang pertama bahwa buka puasa itu atau arahan Presiden itu hanya ditujukan kepada para Menko, Menteri, dan kepala lembaga pemerintah," ujar Pramono dalam keterangannya, Kamis, 23 Maret 2023. 

Pramono memastikan larangan buka puasa bersama itu tidak berlaku bagi masyarakat umum. Sehingga, dia memastikan masyarakat diberikan kebebasan untuk melakukan atau menyelenggarakan buka puasa bersama.

Selain itu, Pramono menyebut larangan buka puasa bersama itu lantaran aparat sipil negara, pejabat pemerintah sedang mendapatkan sorotan yang sangat tajam dari masyarakat.

"Untuk itu Bapak Presiden meminta kepada jajaran pemerintah, ASN untuk berbuka puasa dengan pola hidup yang sederhana, tidak melakukan atau mengundang para pejabat jika mereka melakukan buka puasa bersama," kata Pramono. 

Sehingga dengan demikian, Jokowi berharap para pejabat dapat memberikan contoh kepada masyarakat soal kesederhanaan.

Covid-19 alasan Jokowi larang buka puasa bersama 

Presiden Jokowi dalam surat tersebut sebelumnya memaparkan alasan utama pelarangan pejabat menggelar buka puasa bersama selama bulan Ramadan 2023 / 1444 H, karena status Indonesia masih dalam pandemi Covid-19. 

 "Penanganan Covid-19 saat ini dalam transisi dari pandemi menuju endemi, sehingga masih diperlukan kehati-hatian," bunyi surat arahan tersebut. 

Dalam surat itu, Jokowi meminta agar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meneruskan arahannya itu kepada para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh Indonesia. 

"Demikian disampaikan agar Saudara mematuhi arahan Presiden dimaksud dan meneruskan kepada seluruh pegawai di instansi masing-masing," bunyi surat yang diteken Sekretaris Kabinet Pramono Anung serta ditembuskan kepada Presiden RI sebagai laporan dan Wakil Presiden RI itu. 

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono membenarkan keaslian soal surat arahan Jokowi tersebut.

Editor : Muh. Syakir
#PKS #Presiden Joko Widodo
Berikan Komentar Anda