Klaster Pemkot Makassar Memburuk
Klaster Pemkot Makassar meluas. Pj Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin belum mengumumkan rencana penghentian sementara pelayanan tatap muka. Padahal sejumlah instansi sudah mencatat kenaikan kasus cukup tinggi.
MAKASSAR, PEDOMANMEDIA - Angka kasus Corona di instansi Pemkot Makassar memburuk dalam sepekan terakhir. Hasil swab test sepekan, sudah lebih 100 orang terinfeksi dan satpol pamong praja menjadi klaster terbanyak.
Sejauh ini Pj Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin belum mengumumkan rencana penghentian sementara pelayanan tatap muka. Padahal sejumlah instansi sudah mencatat kenaikan kasus cukup tinggi.
Terkonfirmasi Jumat (01/01/2021) dini hari, sekitar 66 personel satpol PP yang dinyatakan positif. Sebelumnya hanya terkonfirmasi sekitar 41 orang di hari yang sama.
Iqbal juga sebelumnya mengungkap, sebanyak 19 personelnya yang juga positif. Dengan begitu, jumlah kasus positif Covid-19 di lingkup Satpol PP Makassar menjadi 85 kasus.
"Belum semua keluar hasil (swab) nya," tambahnya.
Selain di lingkup Satpol PP, juga ada belasan penghuni gedung DPRD Makassar yang sebelumnya diberitakan positif. Lima di antaranya merupakan anggota dewan. Lima lainnya adalah staf.
Bahkan sejumlah pejabat setingkat kepala dinas pun terinfeksi. Seperti Kepala Satpol PP Makassar, Iman Hud bersama isteri. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Andi Bukti Djufrie. Dan juga Kepala Dinas Pariwisata Makassar, Rusmayani Madjid.
Beberapa instansi saat ini tengah dalam tahap pemeriksaan. Hasil swab instansi pemkot dimungkinkan rampung pekan ini.
Rudy mengaku pihaknya kini bersiap menghadapi lonjakan kasus setelah libur akhir tahun. Momentum ini dikhawatirkan menjadi pemicu munculnya klaster klaster baru.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga sudah mengingatkan bahwa lonjakan kasus bisa terjadi di instansi karena tingginya interaksi antarpegawai. Rumah sakit juga diingatkan akan adanya potensi lonjakan kasus Corona usai libur akhir tahun. Libur panjang kata Menkes selalu menjadi awal naiknya kurva pandemi.
"Harus ada upaya antisipasi. Karena libur panjang selalu menjadi permulaan dari setiap lonjakan kasus. Sarana harus siap di rumah sakit," terang Budi.
Menurut Budi, ada dua poin krusial dalam mengantisipasi keadaan itu. Pertama, pemerintah akan mendrop sarana berupa ketersediaan tempat tidur di ruang rawat inap. Lalu yang kedua menambah SDM. Terutama perawat yang jumlahnya belum ideal.
"Tenaga dokter kita cukup. Ruangan juga di rumah sakit rata rata masih memungkinkan untuk ditambah tempat tidur. Sekarang yang dibutuhkan tambahan perawat untuk pasien," papar Budi.
Budi menjelaskan, perawat pasien harus ditambah untuk mengantisipasi naiknya angka kasus. Momen libur dalam dua tahap kata dia, memberi banyak faktor naiknya kasus Corona karena terjadi interaksi yang tinggi.
Kesadaran protokol kesehatan juga cenderung longgar di masa libur. Karena itu, Menkes mengingatkan peran aktif pemerintah daerah dalam menerapkan pembatasan aktivitas terbuka.
