Buwas Ngaku Miris, Sulsel Diserbu 70.000 Ton Beras Impor
Buwas berharap Pemprov Sulsel bisa mengambil kebijakan pembatasan.
JAKARTA, PEDOMANMEDIA - Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso (Buwas) mengaku miris dengan masuknya 70.000 ton beras impor ke Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Menurutnya, sebagai lumbung beras nasional ini kondisi yang memprihatinkan.
Hal itu diungkapkan Buwas dalam konferensi pers di Kantor Perum Bulog di Jakarta, Rabu (18/10/2023). Buwas menyebut beras impor mulai masuk Sulawesi Selatan sekitar dua bulan lalu, dengan volume sekitar 5.000 ton, namun setelah dievaluasi jumlahnya ternyata 70.000 ton.
"Sulawesi Selatan itu kan barometer dan produksi terbesar di Indonesia, jadi sampai hari ini, ini sudah kemasukan beras untuk Sulsel dari impor 70.000 ton. Miris kan," kata Buwas dilansir detikcom,
Buwas mengatakan kondisi bukan disebabkan produksi beras di Sulsel yang kurang, melainkan tidak adanya pengaturan soal pembatasan beras yang keluar. Dengan demikian beras di Sulsel diserap wilayah lain, sementara stoknya berkurang.
"Artinya yang dulu Sulawesi Selatan tidak pernah, hari ini sejarah bahwa kemasukan beras impor. Bukan karena produksinya kurang, bukan," ucapnya.
"Karena tidak diatur soal pembatasan keluarnya beras dari sana, sehingga apa, diserap semua oleh Jawa Timur, Jawa Tengah, pokoknya wilayah-wilayah yang kurang beras ngambil semua dari Sulsel. Akhirnya Sulsel kurang," tambah Buwas.
Menurut Buwas, dari 38 provinsi di Indonesia hanya NTB yang belum kemasukan beras Impor. Buwas memerintahkan untuk mengawasi betul hal ini karena menyangkut dengan harga diri.
"Kemarin saya lihat tinggal NTB. Kemarin saya bilang ke teman-teman Bulog di sana, dikoordinasikan betul, diawasi betul, dilihat betul. Ini tinggal harga diri kita nih kalau sampai NTB kemasukan beras impor kita mau bangganya dari mana ini," jelasnya.
Buwas berharap Pemprov Sulsel bisa mengambil kebijakan pembatasan. Kebijakan seperti yang dilakukan provinsi Lampung dengan mengatur pengeluaran gabah dan beras.
"Di Lampung sudah ada, salah satunya pengaturan bahwa tidak boleh gabah keluar dari Lampung, harus berupa beras kan. Beras itu juga dibatasi akan diatur ke mana nih beras dengan jumlah berapa," imbuhnya.
