Jumat, 02 April 2021 07:02

Impor Beras Mainan Politik Ekonomi Elite, tak Mungkin Dicegah

Ilustrasi (int)
Ilustrasi (int)

Petani tidak mampu mempertahankan harga gabah karena harga beras impor memberi tekanan. Akibatnya petani melakukan penyesuaian merugikan.

JAKARTA, PEDOMANMEDIA - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo optimistis mampu menjaga stok beras dalam negeri tanpa harus impor. Tapi importak mungkin dihentikan karena ini kebijakan ekonomi politik elite.

"Kebijakan impor beras itu memang prinsipnya bukan penyelamatan pangan. Tapi kebijakan politik dan ekonomi elite. Ini sebuah lingkaran tradisi di kementerian yang tidak bisa dihentikan oleh siapapun," terang sosiolog Abidin Suhardiansyah, Jumat (2/4/2021).

Menurut Abidin, impor beras berdampak buruk bagi stabilitas pertanian. Pertama imbasnya pada gejolak harga di tingkat petani.

Baca Juga

Petani tidak mampu mempertahankan harga gabah karena harga beras impor memberi tekanan. Akibatnya kata Abidin, petani harus melakukan penyesuaian yang merugikan.

Kedua, menurut Abidin, produk dalam negeri mengalami kontraksi akibat perbandingan pada sisi harga dengan beras impor. Terjadi tekanan psikologi secara mutu dan harga jomplang.

"Petani lagi lagi menjadi pihak paling dirugikan," katanya.

Abidin mengatakan, Mentan secara hirarki memang tak bisa mencegah impor. Karena ini sepenuhnya menjadi domain Mendag.

Itulah sebabnya kebijakan ketahanan pangan dalam negeri tak bisa sepenuhnya dikendalikan Mentan. Sebab impor juga memengaruhi program itu.

"Jadi sebenarnya kalau sudah bicara impor Mentan SYL juga menyerah. Meski beliau antiimpor. Sekali lagi ini kebijakan ekonomi politik elite," jelasnya.

SYL dalam rapat dengan DPR RI pekan lalu mengaku tidak tahu menahu soal rencana pemerintah melakukan kesepakatan impor beras 1 juta ton dengan Thailand. Setahunya kebijakan itu baru wacana.

"Saya tidak tahu sampai di situ (impor dari Thailand). Setahu saya itu baru wacana," terang SYL dalam rapat dengan DPR RI, Kamis (18/3/2021).

Rencana impor ini mengemuka di DPR. Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menyampaikan rencana pemerintah itu. Ia menyebutkan akan ada penandatanganan MoU impor beras dengan Thailand akhir Maret nanti.

Merespons hal ini SYL menegaskan, pihaknya tidak dalam kapasitas memastikan ada tidaknya impor. Karena kebijakan itu tidak masuk dalam wilayah Kementan. Jika pun ada, Kementan tak punya kedudukan hukum untuk menolak rencana tersebut.

"Sebab impor itu bukan wilayah Kementan. Kami bertugas memastikan stok pangan terjaga. Kami fokus memastikan itu. Terutama jelang Ramadan dan Lebaran," jelas SYL.

SYL menyebutkan, stok beras hingga Mei 2021 diperkirakan mencapai 24,90 juta ton. Dari hasil panen raya sepanjang Maret-April.

Sementara kebutuhan beras nasional diproyeksi mencapai 12,33 juta ton. Artinya, neraca beras hingga akhir Mei akan surplus sebesar 12,56 juta ton.

Akan tetapi, kata SYL pihaknya tak bisa mengambil sikap secara tegas menolak atau menyetujui impor beras. Ia hanya memastikan, bahwa penyerapan gabah petani harus diutamakan untuk mencukupi kebutuhan beras nasional.

"Jadi kami tidak dalam kapasitas menolak impor. Saya cenderung pada tanggung jawab kami memastikan kondisi pertanian, gabah terserap dengan optimal. Sehingga stok terjaga. Petani juga tetap dalam kondisi baik," paparnya.

 

Editor : Muh. Syakir
#Beras Impor #Mentan SYL
Berikan Komentar Anda