Bawaslu Bulukumba Wanti-wanti ASN: Jika tak Netral Bisa Pidana Pemilu

BULUKUMBA, PEDOMANMEDIA - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bulukumba mengingatkan agar ASN hingga TNI-Polri untuk menjaga netralitas di Pemilu tahun 2024. Bawaslu menegaskan jika mereka tak netral, bisa berujung pidana Pemilu.

"Kalau terlibat, bisa saja nanti pidana Pemilu," kata Anggota Bawaslu Bulukumba, Awaluddin kepada PEDOMANMEDIA, kemarin.

Ia mengatakan, TNI-Polri tak bisa memberikan dukungan atau pun membuat sebuah pernyataan, kebijakan-keputusan yang bisa menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu.

"ASN, TNI-Polri harus netral. Terlebih di kegiatan kampanye ini. ASN itu bukan hanya PNS, tapi di dalamnya juga ada P3K," jelas Awaluddin.

Menurutnya, saat Pengawas Pemilu melakukan pengawasan di lapangan, lantas ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN, TNI-Polri yang ikut terlibat berkampanye, maka mereka (Pengawas Pemilu) masukkan laporannya di form-A.

"Termasuk misalnya aparat desa, Anggota BPD, maupun Kepala Desa," kata Awaluddin.

Ia lebih dalam menyebutkan bahwa saat ini, Panwascam maupun Pengawas Kelurahan dan Desa melakukan pengawasan kampanye. Mereka kata dia, dibekali dengan alat kerja.

"Mereka memastikan pelaksanaan kampanye di bawah berjalan sesuai dengan aturan. Sebelum kampanye dilakukan, mereka berkoordinasi dengan pelaksana kampanye, petugas kampanye, atau pun caleg bersangkutan yang melaksanakan kampanye," ujar Awaluddin.

Paling tidak kata Awaluddin lagi, saat kampanye disampaikan agar mereka tidak membagi-bagikan uang, atau pun melibatkan orang-orang yang dilarang terlibat kampanye.

"Kalau masyarakat menilai ada pelanggaran, maka teman-teman PKD bersama Panwas Kecamatan membuat laporan di form-A. Jadi dia sampaikan di situ apa yang terjadi, setelah itu disampaikan ke Bawaslu Kabupaten," jelasnya.