Editorial
Menanti Komjen Listyo

Di internal Polri, Listyo akan menghadapi problem paradigma yang masih morat marit. Persoalan hukum yang melibatkan anggota Polri menjadi tugas pelik.
MAKASSAR, PEDOMANMEDIA - Selasa besok Komjen Listyo Sigit Prabowo akan menjalani tes kepatutan di Komisi III DPR RI. Fit and proper test menjadi fase akhir Listyo sebelum resmi dilantik menjadi Kapolri.
Rakyat Indonesia menunggu gebrakannya. Seperti apa?
Tugas Listyo dipastikan tidak akan mudah. Sederet persoalan hukum menantinya. Mulai dari pembenahan di internal Polri sampai kejahatan siber dan terorisme.
Di internal Polri, Listyo akan menghadapi problem paradigma yang masih morat marit. Persoalan hukum yang melibatkan anggota Polri menjadi tugas pelik. Sejak dulu ini selalu menjadi sengkarut.
Dari isu pelanggaran HAM, penyalahgunaan narkoba hingga korupsi. Polri belum bisa lepas sepenuhnya. Artinya pembenahan memang belum tuntas.
Pada 2020 kita dikejutkan dengan keterlibatan jenderal Polri dalam skandal Djoko Tjandra. Masuknya para elite baju cokelat di pusaran kasus itu mencerminkan adanya celah. Bahwa Polri belum selesai dalam urusan paradigma.
Sepanjang 2020 sejumlah anggota Polri juga diberhentikan tidak hormat karena terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Terakhir ada isu pelanggaran HAM. Polri juga masih lekat dengan isu ini.
Nah, PR berat ini akan dipikul Komjen Listyo. Lalu ia juga akan dihadapkan pada tantangan Polri melawan kejahatan siber, terorisme, narkoba dan korupsi.
Khusus terorisme, bakal jadi tugas alot. Karena terorisme belum mati. Ideologi teroris tumbuh dan mengakar sejak lama. Kematian para mentornya tak mematikan paham ini.
Lalu peredaran narkoba telah menyentuh ke level masyarakat terbawah. Ini juga menanti gebrakan Listyo.
Maka wajar jika LPSK juga mengingatkan beratnya tugas suksesor Jenderal Pol Idham Azis itu. Salah satu poin LPSK adalah kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan masih menjadi keprihatinan nasional.
Pada masa pandemi, catatan LPSK di 2020 terdapat 245 permohonan atas kasus ini, menurun 31,75 persen dibandingkan 2019.
Lalu LPSK juga menyoroti bagaimana strategi kolaborasi dan sinergi Polri dalam penegakan hukum bersama LPSK, KPK, Kejaksaan Agung, dan lainnya. Di sini Kapolri diharapkan mampu membangun koordinasi dan sinergi, tidak berhenti menjadi slogan.
Terakhir, bagaimana strategi Polri meningkatkan keamanan di daerah zona terorisme di Sulawesi Tengah dan kelompok kekerasan bersenjata di Papua, yang berpotensi jatuhnya korban dari masyarakat.
Nah bagaimana Listyo menjawab semua itu. Kita tunggu.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5