Anggaran Dinilai Memberatkan, Kepala Lembang Tator Tolak Proyek Papan Bicara

TATOR, PEDOMANMEDIA - Sejumlah kepala lembang (kepala desa) di Tana Toraja mempertanyakan proyek pengadaan papan bicara yang diinisiasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang (DPML) Tator. Untuk mendanai proyek ini setiap lembang harus mengeluarkan anggaran hingga Rp5 juta.

Salah seorang kepala Lembang kepada PEDOMANMEDIA mengatakan, banyak kepala lembang mempertanyakan urgensi papan bicara itu. Mereka juga mengaku kaget dengan nilai anggaran yang harus disetorkan.

"Kami juga bingung papan bicaranya seperti apa. Kenapa kami harus setorkan sampai Rp5 juta. Makanya banyak yang menolak," jelasnya, Kamis (2/5/2024).

Ia menjelaskan, kabarnya papan bicara ini untuk sosialisasi pencegahan narkoba. Sebelumnya, selain papan bicara juga ada pelatihan dan penyuluhan pencegahan narkoba.

"Dulu itu programnya namanya pelatihan. Ada pelatihannya, ada juga fisiknya. Fisiknya itu yang mau dipasang di sudut-sudut lembang itu papan bicaranya, kalau tidak salah dianggarkan 10 papan bicara per lembang," katanya.

Menurutnya, sebelumnya bahkan setiap lembang dimintai setoran hingga Rp25 juta. Namun beberapa kepala lembang melayangkan protes. Sampai kemudian anggaran diturunkan menjadi Rp5 juta.

"Iya sempat ribut ribut dulu karena kami dimintai Rp25 juta. Akhirnya turun jadi Rp5 juta. Tapi katanya bervariasi ada yang lebih dari itu. Paling rendah lah Rp5 juta," ujarnya.

Beberapa kepala lembang hingga saat ini masih menolak proyek pengadaan papan bicara. Sebab tidak ada penjelasan dari DPML mengenai bentuk papan bicara yang akan diadakan.

"Ah itu mi juga saya belum paham pak perencanaanya bagaimana, apakah dia materialnya besi atau papannya plat atau terbuat kayu kah saya kurang paham itu pak. Beda-beda artinya ada yang anggarkan 5 papan, 10 papan, tergantung mi mungkin kebijakan lembangnya," bebernya.

Penjelasan DPML

Sekretaris DPML Tator Andy Palloan,

mengatakan, pengadaan papan bicara terkait sosialisasi pencegahan narkoba adalah amanat Permendes di bidang kesehatan. Andy menuturkan, setiap lembang wajib mengalokasikan dana desa untuk sosialisasi tersebut.

"Bukan saya yang suruh itu berdasarkan Permendes di bidang kesehatan. Kalau kepala lembang yang ngomong seperti itu berarti dia tidak mengerti namanya Permendes tentang pengunaan dana desa tahun 2024. Itu perintah Kemendes jadi memang wajib hukumnya apa lagi kita di Tana Toraja ini marak sekali namanya penggunaan narkoba. Oleh pimpinan ya kita melakukan tindakan menyosialisasikan bahaya narkoba kan," ujar Andy kepada PEDOMANMEDIA, Kamis (01/05/2024).

Andi mengatakan, jika ada kepala lembang yang tidak setuju dengan instruksi itu ia persilakan melapor ke kantor DPML Tator. Ia juga mengatakan, pengadaan tersebut sudah sesuai aturan.

"Kalau memang ada keluhan dari kepala lembang, tolong ke kantor saya tidak akan memberikan keterangan sejauh itu. Kalau ada yang tidak setuju sebutkan kepala lembang mana," tandas Andy.

Dijelaskan Andy, pengadaan papan bicara juga berdasarkan imbauan BNN. Di mana dari data BNN, angka kasus narkkba di Tator terus meningkat sehingga dibutuhkan sosialisasi di masyarakat.

Saat ditanyai mengenai jumlah papan bicara yang berbeda-beda setiap lembang, Andy mengatakan bahwa itu adalah perintah bupati. dirinya juga mengaku tidak mengetahui papan bicara seperti apa yang akan dibikin di setiap lembang.

"Itu perintah bupati, saya tidak bisa menjelaskan karena itu rekomendasi dari BNN. Nanti BNN yang memberikan apa yang mau dipasang di situ. Kami DPML tidak tahu ada tulisan apa kami tidak tahu, kami ada lembaga teknis yang bisa memberikan referensi bahwa ini yang penting disampaikan to, bukan kami. Itupun program seperti itu kita bicarakan dengan BNN pentingkah ini. Karena ada juga namanya Desa Bersinar Lembang Bebas Narkoba, ada program BNN seperti itu. Nah itu yang kami coba sinkronkan dengan BNN. Ini kan masalah kesehatan pak," paparnya.

Soal nilai anggaran, Andy mengaku tidak tahu menahu.

"Saya tidak tahu juga kan mereka yang menganggarkan bukan kami. Bukan kami DPML yang menganggarkan tetapi di pemerintah lembang kan," tutupnya.