Ketua DPRD Wajo Sambangi BNPB, Konsultasi Penanganan Banjir dan Kemarau Hijau

JAKARTA, PEDOMANMEDIA - Ketua DPRD Wajo, Andi Alauddin Palaguna, melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk membahas penanganan banjir dan kemarau hijau. Langkah ini diapresiasi oleh Inspektur Utama BNPB, Yulianto.

Ketua DPRD Wajo, Andi Alauddin Palaguna, menyampaikan bahwa Kabupaten Wajo memiliki Danau Tempe yang luas. 

"Danau ini dikelilingi beberapa kabupaten, di antaranya Soppeng dan Sidrap, sehingga semua aliran airnya menyatu pada Danau Tempe yang berdampak kenaikan air (banjir) di wilayah Tanasitolo," ungkap Andi Alauddin, Sabtu (27/07/2024).

Konsultasi ini bertujuan untuk mendapatkan referensi dan penguatan terhadap upaya penanggulangan bencana banjir dan tanggap darurat kemarau hijau.

Dalam kunjungan tersebut, Ketua DPRD Wajo diterima langsung oleh Inspektur Utama BNPB, Yulianto, Inspektur III BNPB Saeful Alam, dan Nadhira Seha Nur selaku Direktur Pengelolaan Logistik dan Peralatan BNPB.

Ia juga menambahkan, "Begitupun di wilayah dapil saya, Kecamatan Pitumpanua dan Keera, beberapa bulan terakhir terkena banjir bandang." Katanya 

Ketua DPRD Wajo berharap pejabat tinggi BNPB menanggapi serius kondisi bencana di Wajo dan menambahkan bantuan logistik serta peralatan, terutama perahu, agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Wajo lebih sigap dalam menanggapi bencana.

"Perlu juga diketahui bahwa beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Wajo terkadang terdampak musim kemarau. Maka, perlu atensi agar tanggap darurat yang berdampak pada perekonomian masyarakat petani dan pekebun," terang Legislator PAN ini.

Menanggapi hal itu, Inspektur Utama BNPB memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Ketua DPRD Wajo atas upaya koordinasi yang dilakukan dengan BNPB.

"Karena jarang loh Pak, ada Pimpinan DPRD yang langsung menyampaikan aspirasi, menyuarakan keluhan masyarakat di BNPB. Tentunya ini akan kita tanggapi serius," katanya.

Dia juga menyampaikan jika pihaknya telah mengecek di sistem BNPB mengenai bantuan peralatan terakhir yang diberikan antara tahun 2018 atau 2019. 

"Tentunya pertimbangan kami agar ditindak lanjuti sesuai aturan dan mekanisme," terangnya.

Sementara itu, Direktur Pengelolaan Logistik dan Peralatan BNPB, Nadhira Seha Nur, menyampaikan bahwa BNPB saat ini memiliki sisa 7 unit Perahu Polyethylene.

"Sehingga dia meminta agar Kepala BPBD Wajo segera berkoordinasi dengan pihak BNPB wilayah Sulawesi Selatan," jelas Nadhira.

"Apa saja mekanisme yang harus disiapkan, salah satunya proposal permohonan bantuan Perahu Polyethylene yang nanti akan diinput melalui sistem aplikasi E-Prologpal. Untuk lebih jelasnya nanti komunikasi dengan koordinator wilayah. Jadi silakan BPBD Wajo mengusulkan apa saja yang dibutuhkan terkait dengan logistik dan peralatan yang dibutuhkan," tambahnya.