MAKASSAR, PEDOMANMEDIA - Beredar tangkapan layar dari Grup WhatsApp sebuah narasi yang mengajak Laskar Pelangi (LP) untuk mendukung pasangan calon Gubernur dan Wagub Sulsel, Moh Ramdhan Pomanto-Azhar Arsyad. Narasi itu beredar dengan akun atas nama Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Muhyiddin.
Tangkapan layar ini beredar sejak malam tadi. Dibagikan di berbagai Grup WA dan platform media sosial.
Dalam narasi yang beredar, akun atas nama Kadisdik Muhyiddin menulis tentang rencana pemberian PIN kepada Laskar Pelangi sebagai pendulang suara bagi Danny-Azhar.
"Boleh, tapi disarankan khusus LP dan kepala sekolah terukur kerja-kerjanya, karena nantinya kami akan bagikan PIN untuk merekrut suara DP-Azhar dan Indira-Ilham," tulis akun Muhyiddin.
Tangkapan layar ini mendapat banyak respons. Ada yang menyambut baik. Ada juga penghuni grup yang menyebut Laskar Pelangi tak solid.
"Berarti d dalam grup besar LP ada yang tidak tegak lurus," tulis akun atas nama Ridwan F.
Kadisdik Muhyiddin telah dikonfirmasi terkait beredarnya tangkapan layar ini. Namun ia tak memberi respons.
Laksus Minta Bawaslu Usut
Direktur Laksus Muhammad Ansar meminta Bawaslu Makassar dan Sulsel mengusut dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan Kadisdik Makassar Muhyiddin. Ansar mengatakan, Bawaslu patut menelusuri kebenaran narasi yang beredar itu.
"Saya kira wajib ya Bawaslu usut. Karena ini dugaan pelanggaran pada asas netralitas ASN. Ini fatal," terang Ansar.
Menurut Ansar, tidak terlalu sulit untuk memastikan benar tidaknya akun itu milik Muhyiddin.
"Sekarang kan jaman terbuka. Untuk memastikan akun seseorang itu gampang sekali. Karenanya kami minta Bawaslu mengusutnya setelah itu diteruskan ke KASN untuk diambil tindakan hukum jika terbukti benar bahwa itu milik Muhyiddin," pinta Ansar.
Ansar mengingatkan bahwa pelanggaran netralitas ASN sanksinya berat. Bisa sampai pada pemecatan.
"Kalau Bawaslu tidak menyikapi masalah, kami akan langsung laporkan ke KASN. Sebab ini sudah tindakan yang mencederai proses demokrasi," tandas Ansar.
Ansar juga mengingatkan para kepala daerah petahana agar tidak memobilisasi ASN untuk mencapai tujuan politik. Keterlibatan ASN dalam kancah politik praktis kata Ansar, sangat rentan memicu polarisasi di masyarakat.
"Dan ini berbahaya bagi proses demokrasi. ASN harusnya sadar jangan mau dimanfaatkan," imbuhnya.